DOTNEWS.ID | JAKARTA – Kritikan terhadap pemerintah kembali datang dari Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas. Dia menilai sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menyusul impor 105.000 unit mobil pick up dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Darmaningtyas mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kebijakan TKDN menjadi pertimbangan utama dalam menyetujui impor.
“Kami ingat tahun 2022-2024, kami membantu advokasi ke KCI agar diperbolehkan impor kereta bekas dari Jepang, mengingat waktu itu KCI sangat perlu penambahan sarana sementara menunggu sarana yang dibuat oleh kita itu belum jadi. Tetapi kementerian perindustrian maupun perdagangan tidak menyetujui dengan alasan TKDN,” ungkap Darma Senin (2/3/2026).
Dia menilai kebijakan saat ini bertolak belakang dengan sikap sebelumnya. Dimana menurutnya impor mobil pikap secara utuh atau completely built up (CBU) justru berseberangan dengan semangat TKDN.
Kita jadi bertanya, gimana sih pemerintah ini, kok bikin kebijakan sendiri, dilanggar sendiri. Saya kira ini merupakan contoh kebijakan yang sangat buruk,” tukasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota membenarkan bahwa 1.000 unit dari total 105.000 mobil pick up asal India telah tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
“Yang sudah pasti di sini karena kita juga sampai hari ini sudah selesai membangun 1.357 unit,” ujar Joao dalam konferensi pers di Yodya Tower, Kamis (26/2/2026).
Mobil tersebut rencananya akan didistribusikan ke Koperasi Merah Putih yang ada seluruh daerah di Indonesia.
Namun, Joao belum memerinci wilayah tujuan distribusi.
Dia menegaskan impor kendaraan dari Mahindra dan Tata akan terus berjalan sepanjang memperoleh izin dari pemerintah. Terkait adanya penolakan, Joao menyatakan bahwa PT Agrinas sebagai BUMN tunduk pada keputusan negara dan aspirasi rakyat.
“Selama negara berpihak dan mendukung apa yang kami lakukan, akan kami laksanakan. Tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko,” jelasnya.(**)
