Bolmut, dotNews.id – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut, telah disampaikan kemarin, Kamis (9/3/2023), oleh Bupati Depri Pontoh, ke Badan Pemeriksa Keuangan (BKR) RI.
Artinya secara keseluruhan, administrasi Pemkab telah siap untuk diperiksa secara rinci oleh tim Audit BPK RI, perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Bupati Bolmut Depri Pontoh, ketika diwawancara para awak media mengatakan, transparansi dan akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah sudah seyogyanya lah pemerintah daerah menyerahkannya kepada tim ahli pemeriksa agar dapat diketahui sejauh mana pertanggung jawaban pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan.
“Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tentang sistem dan bertanggung jawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk diketahui khalyak,” kata Depri, di Kantor BPK-RI, usai menyerahkan LKPD Bolmut, Kamis Pagi.
Atas dasar itu, Depri pun telah menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lingkup Pemkab Bolmut, agar tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah selama pemeriksaan BPK di Bolmut.
“Ini untuk membantu kelancaran tim audit BPK dalam melakukan pemeriksaan secara rinci, baik secara lisan untuk memberikan keterangan maupun kelengkapan dokumen yang nanti diperlukan oleh tim audit,” ujarnya.
Diakuinya, memang dalam setiap penyajian dokumen pelaporan pertanggung jawaban tidak semuanya harus berjalan sempurna atau lengkap, dipastikan ada kekurangannya.
“Ini lah yang menjadi antisipasi dalam pemeriksaan nanti, dimana pimpinan OPD harus berperan langsung untuk melengkapi bila mana ada kekurangan-kekurangan dokumen yang terjadi pada pemeriksaan nanti,” pungkasnya.(**)
