Jakarta,dotNews.id – Dewan Kolonel yang merupakan wadah bagi pendukung Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024, akhirnya diberikan sanksi DPP PDI Perjuangan.
Sanksi ini diberikan, lantaran tak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI Perjuangan.
Menanggapi itu, Politikus PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPR Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya tetap mendukung Puan Maharani maju di Pilpres 2024.
“Tapi kita tetap, kalau kami dalam komunitas itu, ya kumpul-kumpul itu selalu support mbak Puan sebagai Ketua DPR, support politiknya, kinerjanya,” kata Masinton, dilansir Medeka.com, Rabu (26/10).
Di akui bahwa dirinya mendapat surat peringatan dan sanksi teguran keras oleh DPP PDI Perjuangan. Namun, hingga kini belum ada panggilan secara resmi dari DPP Perjuangan. “Ya sudah dikasih surat. (Sanksi) peringatan keras dan terakhir. Ya kan enggak apa-apa, biasa aja. Terima surat peringatan bagian dari organisasi. Enggak tahu (bakal dipanggil DPP atau tidak),” ujarnya.
Lebih lanjut, Masinton beranggapan bahwa Dewan Kolonel tak melanggar AD/ART partai karena bukan organisasi resmi. “Dekol itu kan enggak ada dalam struktur, bukan organisasi dalam organisasi. Ya itu kelompok kecil yang selama ini support Mbak Puan baik sebagai Ketua DPR atau Ketua DPP. Kalau terlembaga ya iya lah (langgar). Itu kumpul-kumpul aja support Mbak Puan,” tutur Masinton.
Kendati demikian, Masinton memastikan dirinya akan patuh pada aturan partai. Meskipun akan tetap mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden di 2024, selagi menunggu keputusan Megawati. “Kami tegak lurus dan patuh terhadap organisasi. Kongres mandatkan ke Ibu Ketum (soal) capres-cawapres,” pungkasnya.(**)
