NASIONAL

Kasus Covid Mereda, Belanja Perjalanan Dinas Kementerian Naik 69 Persen

128
×

Kasus Covid Mereda, Belanja Perjalanan Dinas Kementerian Naik 69 Persen

Sebarkan artikel ini

Jakarta,dotNews.id – Per Januari 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani¬†mengungkapkan, belanja pemerintah terkait¬†perjalanan dinas mencapai Rp400. Jadi dapat dikatakan angka tersebut naik 69 persen dibandingkan tahun kemarin per Januari 2021 yang hanya Rp200 miliar.”Namun kalau dilihat di tengah ada satu yang menonjol yaitu perjalanan dinas, Januari tahun ini mencapai Rp0,4 triliun dibandingkan tahun lalu hanya Rp0,2 triliun. Jadi, terjadi kenaikan 69 persen,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (22/02/22), dikutip CNN Indonesia.

Ani, sapaan akrabnya, menjelaskan
bahwa belanja perjalanan dinas pada tahun lalu rendah karena kasus penyebaran covid-19 sedang meningkat akibat Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, banyak kementerian/lembaga (k/l) yang tak melakukan perjalanan dinas.

Sementara, kasus covid-19 terkendali pada Januari 2022. Dengan begitu, k/l kembali mengadakan perjalanan dinas lebih banyak. “Ini karena Januari 2022 situasi covid-19 relatif sangat rendah, sehingga banyak kegiatan dari kementerian dan lembaga yang mulai melakukan kegiatan perjalanan dinas. Dibandingkan Januari tahun lalu, setelah adanya Nataru terjadi lonjakan kasus,” ujar Ani.

Tak hanya perjalanan dinas yang naik, belanja di sejumlah kementerian dan lembaga juga terlihat naik pada Januari tahun ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercatat mengalami kenaikan belanja hingga 96,9 persen dari Rp900 juta per Januari 2021 menjadi Rp200 miliar per Januari 2022

Kemudian, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan belanja sebesar Rp800 miliar per Januari 2022 atau naik 54,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lalu ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membelanjakan dana sebesar Rp600 miliar per Januari 2022 atau naik 20,6 persen. “Realisasi belanja barang sebagian adalah untuk barang-barang operasional seperti Kemenhan, Kemendikbud, Kemenkeu dalam rangka untuk pelayanan perkantoran, pelayanan publik, dan faktor keamanan,” tutup Ani.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *