Jakarta,dotNews.id – Selama ini BPJS Kesehatan harus menanggung beban pengobatan orang-orang yang tergolong kaya, bahkan ada di antaranya yang termasuk golongan konglomerat alias orang super kaya.
Hal sebagaimana dikatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menkes yang disiarkan secara virtual, Rabu (23/11),
Menurut Budi, mendeteksi peserta BPJS Kesehatan dari golongan kaya raya sebenarnya cukup mudah. Dari bermodalkan nomor NIK KTP, bisa ditelusuri pengeluaran kartu kredit hingga tagihan listrik rumahnya.
Semakin kaya orang, semakin banyak pengeluaran yang terdeteksi. Menurut dia, tak seharunya mereka yang termasuk golongan kaya raya ikut menikmati layanan kesehatan dan tidak membebani keuangan BPJS Kesehatan. “Saya sendiri nanti mau ngomong sama Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan), saya mau lihat 1.000 orang yang expense-nya di BPJS, saya mau tarik datanya,” kata Budi, di lansir Infosulawesi.com.
“Saya mau lihat tagihan PLN bayarnya berapa kVA (kilovolt ampere), kalau kVA nya udah di atas 6.600, ya pasti itu adalah orang yang salah (tidak seharusnya ditanggung BPJS Kesehatan),” tambah Budi lagi.
Meski dinilai kurang etik, lanjut Budi, perilaku orang kaya yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan tak sepenuhnya melanggar aturan. Lantaran memang layanan di BPJS Kesehatan belum mengakomodir untuk semua kelas ekonomi. “BPJS Kesehatan mau dibikin sustainable memang kelasnya harus standar dan 1. Kita layani seluruh masyarakat Indonesia dengan menggunakan (konsep) universal health coverage (semua penduduk mendapatkan layanan kesehatan),” tutur Budi.
Agar lebih mudah melakukan monitor, untuk tahap awal, ia akan memerintahkan BPJS Kesehatan untuk mengelompokkan 1.000 orang peserta BPJS yang selama ini melakukan pengobatan dengan klaim paling besar. “Saya dengar, seringkali orang-orang yang dibayar besar (dari klaim BPJS Kesehatan) itu banyaknya, mohon maaf konglomerat, orang-orang ini juga (peserta dari orang kaya),” ucap mantan Dirut Bank Mandiri itu.(**)
