NASIONAL

Pengawas Asing di Pembangunan IKN, Jokowi Katakan Biar Hasilnya Bagus Tidak Kayak SD Inpres

Jakarta, dotNews.id – Mengenai penunjukkan warga negara asing atau WNA, menjadi tenaga pengawas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Jokowi, usulan itu memang telah dibahas dalam sejumlah rapat mengenai pembangunan IKN.

Dikatakan penunjukkan warga negara asing sebagai pengawas IKN bertujuan untuk menjamin kualitas pembangunan IKN, sehingga tak jadi masalah apabila tenaga kerja asing yang dilibatkan jumlahnya tak terlalu banyak.

“Ya memang sudah diusulkan dalam rapat, ya kalau hanya satu dua, untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek, gimana kualitasnya? tapi kalau hanya satu-dua yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi, sehingga kualitasnya menjadi kualitas yang baik, kenapa tidak?”kata Jokowi, usai meninjau pasar Menteng Pulo,
dilansir dari viva.co.id Kamis (15/6/2023).

Jokowi membantah apabila dikatakan penunjukkan pengawas asing itu berkaitan dengan investor asing atau untuk memancing investor asing. Menurutnya, penunjukkan pengawas asing itu dilakukan murni untuk memperbaiki kualitas pembangunan IKN.

“Nndak, ndak, Ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasil akhirnya kayak SD Inpres, mau?” Ujar Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menunjuk warga negara asing (WNA) alias bule, untuk menjadi pengawas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Luhut mengaku terpaksa menunjuk bule sebagai pengawas agar proyek IKN dapat berjalan sesuai rencana dan kualitasnya terjamin.

Penunjukan bule sebagai pengawas juga sudah dilaporkan Luhut kepada Presiden Joko Widodo.

“Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Saya lapor ke Presiden, pengawas secara terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule untuk kualitas. Jadi, jangan sampai Istana Presiden jadi tapi kualitasnya tidak bagus,” kata Luhut saat mengikuti rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jumat (9/6/2023).(viva.co.id)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button