DOTNEWS.ID Manado – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara (Bolmut), dinyatakan tepat waktu menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Penyerahan LKPJ ini diserahkan langsung oleh Bupati Bolmut Dr Sirajudin Lasena SE MEc Dev, kepada pimpinan BPK RI, Perwakilan Sulut di Manado, Kamis (27/3/2025).
Artinya dengan diserahkan laporan keterangan pertanggung jawaban ini, Pemkab Bolmut telah bersiap untuk menerima Tim BPK RI melakukan audit terperinci atas seluruh kegiatan Pemkab satu tahun anggaran 2024.
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena ketika ditemui wartawan mengatakan, tak hanya disiplin administrasi saja, namun disiplin waktu juga menjadi komitmen terpenting bagi Pemkab Bolmut. Hal ini tentunya dibuktikan lewat penyerahan LKPJ ke BPK RI sebelum batas akhir waktu.
“Ini sebagai konsekuensi ketentuan pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan, dimana pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan keuangan Negara/Daerah secara transparan,” kata Sirajudin.
Harapannya lanjut dia, tidak lain adalah efisiensi dan efektivitas pelaksanaan keuangan itu sendiri.
“Tentunya dari tahun ke tahun, kami pemerintah terus berupaya dalam perbaikan manajemen pengelolaan keuangan. Jika ini baik, maka tujuan program pembangunan pemerintah daerah dapat segera terealisasi dan ini sangat mendesak bagi kami,” ujarnya.
Ditambahkan, jika proses penyusunan LKPJ tahun 2024 telah melalui tahap yang cukup menguras tenaga dan pikiran, sehingga itu Pemkab Bolmut optimis jika LKPJ bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pengujian secara ketat baik oleh Pemkab Bolmut maupun oleh BPK terus dilaksanakan sebelum proses penyerahan LKPJ, sehingga itu kami sangat optimis jika pemkab bisa mempertahankan kembali predikat WTP di tahun ini,” ujarnya lagi.
Atas dasar itu, dirinya pun berharap agar kiranya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bolmut, agar tetap bersikap kooperatif terhadap proses audit terperinci ini.
“Keseriusan seluruh SKPD dalam menghadapi audit ini sangat diharapkan, karena kesimpulan penilaian yang nanti dikeluarkan oleh pihak auditor bukan hanya berdasarkan penyusunan dokumen saja, namun mencakup keaktifan masing-masing SKPD untuk tetap terbuka memberikan keterangan disaat pemeriksaan,” tutup Sirajudin.(**)
