DOTNEWS.ID | MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E. (YSK), kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada awal Agustus 2026.
Pelantikan tersebut mengubah komposisi pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan hingga Dinas Pendidikan Daerah.
Salah satu pejabat yang dilantik Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si mendapat promosi dari jabatan eselon III menjadi eselon II. Ia dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut setelah sebelumnya menjabat Kepala Bidang Persidangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Selanjutnya Dr. Deicy Paath, S.T., M.Si yang kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut. Sebelum menempati posisi tersebut, Deicy memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut.
Sementara, Dr. Femmy Suluh, M.Si resmi menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya, Femmy mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut.
Sementara itu, Drs. Jahja P. Rondonuwu, M.Si mendapat promosi dari jabatan eselon III menjadi eselon II. Ia dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut setelah sebelumnya menjabat Kepala Bidang Persidangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Mutasi ini adalah hal biasa dalam rangka penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja,” kata Yulius Selvanus.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas baru dan menunjukkan kinerja terbaik.
“Saya berharap pejabat yang dilantik hari ini bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” tegasnya.
Rotasi ini diharapkan semakin memperkuat kinerja perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Utara.(fer)
