DOTNEWS.ID | BOLMUT – Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tidak sekadar menjadi seremoni mengenang jasa para pejuang kemerdekaan. Momentum bersejarah ini juga dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyelesaian persoalan tuntutan ganti kerugian dan pengamanan aset daerah.
Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Bolmut dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Boltara, usai Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati, Selasa (10/11/2026).
Upacara dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., selaku Inspektur Upacara. Sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Sertu Susilo.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang menekankan pentingnya menjaga dan menghidupkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Peringatan Hari Pahlawan, menurut amanat tersebut, bukan hanya tentang mengenang keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Lebih dari itu, semangat kepahlawanan harus tercermin melalui keteladanan, keberanian, pengabdian, persatuan, serta kesediaan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Jika dahulu perjuangan dilakukan di medan pertempuran, maka tantangan generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Semangat tersebut, lanjut amanat Menteri Sosial, harus diwujudkan dalam tindakan nyata setiap hari sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, bukan sekadar diperingati setiap 10 November.
Perkuat Langkah Hukum, Lindungi Aset Daerah
Usai upacara, Pemkab Boltara bersama Kejari Boltara menandatangani MoU tentang Koordinasi Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Negeri dalam Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan pendampingan hukum, terutama menghadapi persoalan tuntutan ganti kerugian daerah yang membutuhkan penanganan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tidak hanya itu, Kejari Bolmut juga menyerahkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) kepada Pemkab Bolmut terkait permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Penyerahan pendapat hukum tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian dan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menangani persoalan aset, sekaligus memperkuat upaya menjaga dan mengamankan kekayaan daerah.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Upacara Tabur Bunga di kawasan Pantai Batu Pinagut, Boroko, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan bangsa.
Upacara tabur bunga dipimpin langsung Kapolres Boltara, AKBP Andhika Fitransyah, S.I.K., M.Han., dan diikuti Plt. Bupati bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Prosesi tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan besar para pahlawan. Tanggung jawab generasi penerus adalah menjaga kemerdekaan itu melalui pengabdian, integritas, dan kerja nyata bagi daerah serta bangsa.
Turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut Plt. Ketua TP-PKK Bolmut, Ny. Moy Olivia Pontoh-Mamonto; Kapolres Bolmut; Kepala Kejaksaan Negeri Bolmut; Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah; Kepala Kantor Pertanahan Boltara atau yang mewakili; Kepala BPS; perwakilan Kementerian Agama, para Asisten Sekda dan pimpinan OPD.(**)
