DOTNEWS.ID | MANADO – Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Capaian ini menjadi sinyal positif atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Apresiasi tersebut mengemuka dalam agenda Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Ukur 2026 yang dipaparkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolmut, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., melalui Zoom Meeting di Kantor BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan yang difasilitasi Kemendagri ini merupakan bagian dari pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Validasi eksternal tersebut menyasar pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh predikat baik maupun mencatatkan nilai tertinggi di tingkat provinsi. Bolmut menjadi salah satu daerah yang masuk dalam nominasi penilaian tersebut.
Dalam pemaparannya, Aditya Pontoh menegaskan komitmen Pemkab Bolmut untuk terus memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, capaian tersebut patut disyukuri sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami bersyukur atas pencapaian ini. Tentunya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Bolmut untuk terus meningkatkan pelayanan serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik dan berkualitas,” ujar Aditya.
Ia juga menyebut, nominasi dengan capaian nilai tertinggi ini menjadi momentum tersendiri bagi Pemkab Bolmut. Pasalnya, sejak 2023 hingga 2024, Bolmut belum pernah memperoleh penghargaan serupa.
“Ini merupakan capaian yang baru bagi pemerintah daerah. Kami berharap hasil ini menjadi langkah positif untuk membuka peluang mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat pada tahun 2027,” ungkapnya.
Capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Pemkab Bolmut untuk mempertahankan konsistensi pengelolaan keuangan daerah. Sebab, kualitas tata kelola keuangan bukan sekadar persoalan administrasi dan angka penilaian, melainkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. (**)















