DOTNEWS.ID | BITUNG, – Pemerintah Kota Bitung mendorong Srikandi Jaga Desa mengambil peran strategis sebagai garda terdepan dalam membangun kepedulian, memperkuat pengawasan sosial, serta mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, melalui sambutan yang dibacakan Asisten III Pemkot Bitung, Drs. K.W. Benny Lontoh, M.A., dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, di Ruang SH Sarundajang, Jumat (20/11/2026).
Dalam sambutan tersebut, Wali Kota terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat menghadiri kegiatan secara langsung akibat kondisi kesehatan yang kurang baik.
Ia kemudian menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bitung atas penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi perempuan, SMSI, dan berbagai elemen masyarakat.
Menurut Hengky, kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar persoalan individu atau urusan rumah tangga. Persoalan tersebut merupakan masalah sosial yang membutuhkan perhatian, kepedulian, dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.
“Tidak boleh ada perempuan yang hidup dalam ketakutan, kehilangan martabat ataupun kehilangan kesempatan untuk berkembang akibat kekerasan,” demikian pesan Wali Kota yang disampaikan Benny Lontoh.
Ia menegaskan, masyarakat harus memiliki keberanian untuk mengenali berbagai bentuk kekerasan, melaporkan setiap kejadian, tidak menyalahkan korban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.
Pemerintah Kota Bitung, lanjutnya, berkomitmen memberikan dukungan moral maupun anggaran melalui DP3A untuk memperkuat berbagai program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
Edukasi masyarakat, pelayanan pengaduan, pendampingan korban, hingga koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah. Namun, Hengky mengingatkan bahwa penanganan setelah kekerasan terjadi tidak boleh menjadi satu-satunya perhatian. Pencegahan sejak dini harus menjadi prioritas bersama.
Ia juga mengungkapkan bahwa dampak kekerasan tidak selalu terlihat melalui luka fisik. Trauma dapat muncul dalam bentuk ketakutan, kepanikan, keengganan berbicara, perubahan perilaku, hingga ketidaknyamanan ketika korban berada dekat dengan orang lain.
“Karena itu, pendampingan dan pemulihan korban harus berjalan beriringan dengan upaya mencegah kekerasan sebelum peristiwa tersebut terjadi,” tegasnya.
Selain kekerasan dalam rumah tangga, Wali Kota turut menyoroti gangguan keamanan sosial di lingkungan permukiman, seperti pertengkaran rumah tangga yang disaksikan anak-anak hingga tindakan sekelompok pemuda yang mabuk dan melempari rumah warga.
Menurutnya, tindakan semacam itu bukan hanya mengganggu ketenteraman masyarakat, tetapi juga berpotensi meninggalkan trauma psikologis bagi anak-anak yang menyaksikannya.
Dalam konteks tersebut, Hengky secara khusus menaruh harapan kepada Srikandi Jaga Desa agar tidak hanya menjadi organisasi perempuan, tetapi juga menjadi jaringan kepedulian yang hadir dan bekerja langsung di tengah masyarakat.
“Saya sangat percaya Srikandi Jaga Desa bisa mengambil peran di titik ini. Kenapa? Karena Srikandi Jaga Desa bisa menjadi telinga dan mata di setiap kelurahan,” ungkapnya.
Ia mendorong para anggota Srikandi Jaga Desa membangun komunikasi aktif dengan kepala lingkungan, pemerintah kelurahan, dan pemerintah desa. Dengan demikian, setiap indikasi kekerasan dapat lebih cepat diketahui, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada pihak berwenang.
Bahkan, ia mengusulkan adanya mekanisme komunikasi atau layanan pengaduan yang mudah diakses masyarakat agar korban maupun warga yang mengetahui peristiwa kekerasan tidak kesulitan menyampaikan laporan.
Kolaborasi Srikandi Jaga Desa dengan Kejaksaan Negeri Bitung juga diharapkan memperkuat edukasi hukum sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hengky turut mengingatkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang bisa terjadi. Namun, konflik tidak boleh berubah menjadi tindakan kekerasan yang merampas rasa aman, martabat, dan masa depan perempuan maupun anak.
“Keterbatasan kemampuan mengendalikan emosi dan kurangnya pemahaman, tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan kekerasan,” demikian penegasan dalam sambutan tersebut.
Pemkot Bitung melalui DP3A menyatakan terbuka terhadap kolaborasi dan tindak lanjut bersama Srikandi Jaga Desa serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Heri Widiharto, SH, MH, serta narasumber Dr. Kristi Natalia Rodonowu, yang juga menjabat Sekretaris Dewan Pengurus Daerah.
Mengakhiri sambutannya, Benny Lontoh secara resmi membuka kegiatan tersebut mewakili Wali Kota Bitung. Ia berharap seluruh peserta tidak sekadar memperoleh pengetahuan, tetapi juga membawa komitmen nyata untuk diterapkan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
“Perempuan terlindungi, keluarga lebih kuat, dan Kota Bitung semakin maju,” menjadi pesan penutup Wali Kota Hengky Honandar.
“Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah konkret membangun keberanian masyarakat untuk peduli, melapor, dan bersama-sama memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bitung,” pungkasnya. (Sman)















