DOTNEWS.ID | BITUNG – Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026), bertempat di Ruang SH Sarundajang, Kota Bitung.
Kegiatan ini menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan kapasitas perempuan agar lebih berani menyuarakan hak-haknya, saling mendukung, serta berperan aktif dalam mencegah kekerasan dan memberikan pendampingan kepada korban.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bitung adalah Meiva Lidia Woran, S.H., M.H bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibebankan hanya kepada korban, organisasi perempuan, ataupun pemerintah. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian dalam membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan tumbuh kesadaran bersama serta terbentuk jejaring kepedulian yang kuat, bukan hanya di lingkungan organisasi, tetapi juga di tingkat keluarga dan masyarakat,” demikian disampaikan dalam laporan kegiatan oleh Meiva.
Pelaksanaan sosialisasi ini berlandaskan sejumlah regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.
“Adapun tujuan kegiatan ini mencakup peningkatan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk dan dampak kekerasan terhadap perempuan, edukasi mengenai langkah-langkah pencegahan, serta pemahaman tentang mekanisme pelaporan apabila terjadi tindak kekerasan,” ujar Meiva.
Selain itu, kata Meiva, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya jaringan kerja sama antara warga, lembaga, dan organisasi agar korban kekerasan memperoleh perlindungan serta pendampingan yang tepat.
“Peserta dan narasumber dalam kegiatan tersebut melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung: Erwin Widihantono, S.H., M.H, Dewan Pimpinan Daerah Srikandi Jaga Desa Kota Bitung periode 2026–2031 serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung,” ucapnya.
Penyelenggara menerapkan metode pelaksanaan melalui presentasi dan pemaparan materi oleh narasumber, diskusi interaktif, tanya jawab, serta perumusan kesimpulan dan rencana tindak lanjut.
“Dari sisi pembiayaan, kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung,” tegasnya.
Dalam laporan penutup, Meiva memohon arahan dari Kepala Kejaksaan Negeri serta Wali Kota Bitung yang diwakili Asisten III, sekaligus meminta kesediaan pejabat yang hadir untuk membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut.
“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bitung diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya gerakan kepedulian yang nyata. Sebab, melindungi perempuan bukan sekadar agenda sosialisasi, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap perempuan mendapatkan rasa aman, perlindungan, dan keadilan,” pungkasnya. (Sman)















