DOTNEWS.ID Bolmut – Terkait polemik mengendapnya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) akibat absenya 10 anggota dewan yang tergabung dalam fraksi gabungan Golkar, PKB, Demokrat, Perindo dan PAN membuat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulut Drs H Depri Pontoh angkat bicara.
Menurutnya, jika yang menjadi alasan ke 10 Aleg ini tak hadir dalam rapat paripurna sidang penyampaian Ranperda APBD perubahan hanya karna alasan tatib itu tidak menjadi persoalan mendasar.
“Tidak menjadi alasan untuk para aleg tersebut. Sebab pembahasan RAPBD perubahan bisa dibahas dan dipimpin oleh ketua dewan sementara,” kata Depri, Sabtu (28/9/2024).
Hal tersebut tandas Depri, dibolehkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), sebab tertuang dalam surat edaran Mendagri Nomor 100.1.2.3/3434/SJ, tentang pelaksanaan pelantikan periode 2024-2029, pada Huruf C poin ke 2 terdapat ketentuan pimpinan dewan sementara bisa memimpin dan menetapkan pembahasan APBD.
“Edaran tersebut sangatlah jelas dan tidak ada masalah,” singkatnya.
Lebih lanjut Depri mengatakan, persoalan pembahasan perubahan APBD untuk kemaslahatan masyarakat Bolmut bukan karena asas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“15 tahun saya menyusun APBD baru kali ini terjadi Bolmut. Dan parahnya lagi terjadi pasca pelantikan anggota legislatif Bolmut, periode 2024-2029,” tutupnya.(**)
