DAERAH

Empat Agenda Strategis Organisasi Jadi Bahasan Sosialisasi PWI Sulut

×

Empat Agenda Strategis Organisasi Jadi Bahasan Sosialisasi PWI Sulut

Sebarkan artikel ini

DOTNEWS.ID | MANADO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara memperkuat penataan dan tata kelola organisasi melalui Sosialisasi Surat Edaran PWI Pusat Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas pengurus PWI Sulut, pengurus PWI kabupaten/kota, insan pers, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.

Sosialisasi ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan dan ketentuan Pengurus Pusat PWI. Langkah tersebut sekaligus mendorong keseragaman penerapan aturan organisasi, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Hadir sebagai narasumber Ketua PWI Sulut Sintia Boyoh, Sekretaris PWI Sulut Artha Kalumata, Wakil Ketua Fanny Loupatty atau Maemosa, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si., serta Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang dibacakan Kepala Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, ia menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai salah satu pilar demokrasi. Pers bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan politik, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Suak.

Ia juga menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972, khususnya yang berkaitan dengan penertiban administrasi keanggotaan.

“Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah,” tegasnya.

Menurut Suak, penataan administrasi keanggotaan menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas organisasi. Demikian pula ketentuan mengenai masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) dan pembatasan masa jabatan pengurus PWI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kesbangpol turut memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi profesi wartawan agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

“Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah,” ungkap Suak.

Memasuki sesi kedua setelah istirahat makan siang, pengurus PWI Sulut memaparkan empat poin utama yang menjadi fokus sosialisasi.

Empat poin tersebut meliputi:

  1. Penertiban dan sinkronisasi data keanggotaan, guna memastikan administrasi anggota PWI tercatat secara tertib dan sesuai ketentuan organisasi.
  2. Pelaksanaan Peraturan Organisasi tentang Konferensi PWI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar seluruh tahapan berjalan berdasarkan mekanisme yang berlaku.
  3. Penegasan masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA), sebagai bagian dari penataan dan kepastian status keanggotaan.
  4. Penegasan pembatasan masa jabatan pengurus PWI, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai ketentuan organisasi.

Pemaparan materi berlangsung dengan melibatkan Ketua PWI Sulut Sintia Boyoh, Sekretaris PWI Sulut Artha Kalumata, serta Wakil Ketua OKK Maemosa. Para pengurus menjelaskan substansi aturan sekaligus membuka ruang dialog bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan masukan.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Sejumlah peserta aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan aturan organisasi serta langkah pembenahan PWI Sulut ke depan.

Melalui sosialisasi ini, PWI Sulut berharap seluruh jajaran pengurus dan anggota memiliki pemahaman yang sama terhadap ketentuan organisasi. Keseragaman pemahaman tersebut diharapkan menjadi landasan untuk membangun organisasi profesi wartawan yang lebih tertib, solid, dan berintegritas.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara pengurus, narasumber, dan seluruh peserta. Pada kesempatan yang sama, pengurus Pokja PWI Kota Manado juga menyerahkan Sertifikat Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 yang sebelumnya telah dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

Sosialisasi ini bukan sekadar penyampaian aturan, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran bersama bahwa kekuatan organisasi pers bertumpu pada kepatuhan terhadap aturan, ketertiban administrasi, serta tanggung jawab profesional setiap anggotanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *