DOTNEWS.ID | MEDAN – Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII yang digelar di Kota Medan, Rabu (1/7/2026).
Mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”, forum nasional tersebut menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Hengky Honandar menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu menjalankan berbagai program nasional tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah. Salah satu isu utama yang disoroti adalah unfunded mandate, yakni penugasan program strategis nasional kepada pemerintah daerah tanpa dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah pusat.
Menurut Hengky, berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih merupakan program yang sangat baik. Namun, pelaksanaannya harus disertai kepastian pembiayaan agar tidak membebani APBD dan mengganggu prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, ia juga mengangkat persoalan semakin sempitnya ruang fiskal daerah pasca pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Pemerintah kota, kata Hengky, membutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, penyesuaian mandatory spending, relaksasi belanja pegawai, serta kepastian pembiayaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Di bidang tata kelola pemerintahan, kami mendorong percepatan integrasi sistem pemerintahan digital melalui penyatuan berbagai platform nasional seperti OSS, SIPD, SPBE, dan Satu Data Indonesia. Integrasi ini akan mengurangi tumpang tindih pelaporan sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik,” kata Hengky.
Hengky juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis kawasan dan penguatan kolaborasi antardaerah, khususnya dalam menghadapi persoalan lintas wilayah seperti pengelolaan sampah, pengembangan kawasan ekonomi, ketahanan pangan, hingga konektivitas antarkota.
“Sinergi antardaerah menjadi kunci percepatan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut turut dibahas percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan transformasi wilayah sebagai dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini momentum Kota Bitung harus dimanfaatkan untuk memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan konektivitas, serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia,” ujarnya.
APEKSI XVIII juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat, antara lain penyempurnaan transfer keuangan pusat dan daerah, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, transformasi digital pelayanan publik, peningkatan ketahanan lingkungan, hingga sinkronisasi tata ruang dan kerja sama pembangunan kewilayahan.
“Melalui keikutsertaan dalam APEKSI XVIII, Pemerintah Kota Bitung menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan nasional yang berpihak kepada daerah. Semangat “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” diharapkan mampu memperkuat posisi kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi, pelayanan publik yang inklusif, serta mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Sman)
