DOTNEWS.ID | BOLTARA — Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, membuka Entry Meeting Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu Tahun 2026 di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Boltara, Senin (24/8/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Boltara tersebut merupakan tindak lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sekaligus bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI.
Dalam sambutannya, Sekda Boltara menegaskan bahwa audit tujuan tertentu merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten, saya berharap melalui audit ini kita bisa mengidentifikasi potensi permasalahan lebih awal. Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran agar memberikan data yang valid, terbuka dan kooperatif kepada tim auditor,” tegas Jusnan.
Menurutnya, pelaksanaan audit tidak semestinya dipandang sebagai upaya untuk mencari kesalahan. Sebaliknya, hasil audit harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam memperkuat sistem pengendalian internal pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Mari kita jadikan audit ini sebagai momentum untuk belajar dan berbenah. Tujuannya satu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penggunaan anggaran yang efektif, efisien serta sesuai aturan,” lanjutnya.
Sekda juga menekankan pentingnya keterbukaan dan kerja sama seluruh pihak selama proses audit berlangsung. Penyediaan data yang valid dan sesuai kondisi di lapangan dinilai penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan secara objektif dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
Entry Meeting tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum, pimpinan OPD terkait, PPTK, serta Bendahara Pengeluaran dari 10 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara.
Kesepuluh OPD yang menjadi bagian dalam kegiatan tersebut yakni Sekretariat DPRD, Bappelitbangda, BPKPD, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, DPPKBPPPA, Dinas PUPR, serta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu Tahun 2026 diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal sekaligus mendorong pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(**)
