DOTNEWS.ID | BOLTARA – Mati lampu, fenomena ini lah yang terjadi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bolmong Utara (Boltara).
Kantor wakil rakyat yang seharusnya menjadi simbol pengawasan dan tanggung jawab justru mengalami pemutusan listrik, akibat tunggakan yang belum dibayar.
“Sudah tiga hari ini mati lampu (pemadaman listrik, red) di kantor DPRD,” ujar sumber terpecaya media ini, Selasa (10/2/2026).
Peristiwa ini tentunya bakal memicu sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, lembaga yang mengawasi penggunaan uang rakyat justru dinilai lalai mengurus kewajiban dasar, termasuk pembayaran listrik kantor sendiri.
“Ini sangat memalukan. Wakil rakyat mengurus anggaran miliaran, tapi listrik kantor saja menunggak,” sambungnya, dengan nada kecewa.
Padamnya listrik di gedung parlemen tersebut berdampak langsung pada aktivitas kerja. Sejumlah agenda dan pelayanan publik terhambat, sementara masyarakat mempertanyakan kinerja serta manajemen keuangan di lingkungan DPRD Bolmut.
Ironisnya, hingga kini belum ada penjelasan terbuka dari pihak Sekretariat DPRD maupun pimpinan DPRD terkait penyebab pasti terjadinya tunggakan ini.
Sikap bungkam tersebut semakin memperkuat dugaan adanya lemahnya pengelolaan anggaran dan buruknya tata kelola administrasi.
Kondisi ini dinilai mencoreng wibawa lembaga legislatif di mata publik. DPRD yang seharusnya menjadi contoh transparansi dan kedisiplinan justru memperlihatkan wajah sebaliknya.
“Jangan sampai kejadian ini menghambat pelayanan dan kinerja DPRD kepada masyarakat,” tambah Iwan Pantopo.
Masyarakat pun mendesak agar pimpinan DPRD Bolmut segera angkat bicara, membuka secara jujur persoalan ini, serta bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap lembaga wakil rakyat akan semakin berkurang.(rap/ptris)
