DOTNEWS.ID – BITUNG – Upaya menjaga keamanan dan meredam potensi konflik antar pemuda di wilayah Empang dan Sarikelapa menjadi perhatian bersama masyarakat dan pemerintah.
Hal itu terlihat dalam kegiatan diskusi publik yang digelar oleh anak muda Empang bersama aparat kepolisian, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Aula Empang, Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sabtu (14/03/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolsek Maesa AKP Tuegeh Deiby Darus, S.Sos, Danramil yang diwakili Kapten Inf Markus Tilaar, S.Th, Camat Maesa Fatmawaty Soleman, S.STP, Lurah Bitung Timur Syarifudin Takahindangen, S.Sos, Lurah Kakenturan Satu Jufri Sambuka, S.E, Titi Ahmad S.Sos, Tokoh Agama Nurdin Duke M.Si, Tokoh Masyarakat David Yanti, serta Ketua FKDM Olga Banua.
Dalam forum tersebut, masyarakat Empang menyampaikan sejumlah aspirasi terkait upaya menjaga keamanan wilayah. Salah satu poin utama yang disuarakan adalah permintaan pembangunan Pos Pengamanan Polisi di jalan penghubung antara Empang dan Sarikelapa.
Warga menilai keberadaan pos pengamanan sangat penting guna mencegah terjadinya konflik antar kelompok pemuda dari kedua wilayah yang beberapa kali terjadi sebelumnya.
Menanggapi usulan tersebut, Kapolsek Maesa AKP Tuegeh Deiby Darus menjelaskan bahwa lokasi yang dimaksud berada di kawasan hijau dan bukan merupakan tanah milik pemerintah, melainkan tanah milik masyarakat, sehingga pembangunan pos keamanan membutuhkan proses dan kajian lebih lanjut.
Meski demikian, Kapolsek menegaskan bahwa pengamanan wilayah tetap berjalan secara intensif melalui patroli rutin kepolisian.
“Untuk wilayah Timur sudah ada tim patroli wilayah Timur yang bekerja setiap hari, begitu juga dengan wilayah Barat yang memiliki tim patroli sendiri. Selain itu juga ada tim Tarsius dan Resmob Polres Bitung yang selalu mobile setiap malam untuk menjaga keamanan,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Kota Bitung Bidang Pemerintahan dan Kesra, Forsman Dandel, S.Sos, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sementara menyiapkan langkah-langkah terkait rencana pembangunan pos pengamanan tersebut.
“Terkait pembangunan pos sudah dibahas oleh pemerintah saat rapat Forkompinda, yang pastinya pos akan dibangun sebagaimana permintaan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, seluruh peserta diskusi juga menandatangani Petisi Komitmen Bersama Menjaga Perdamaian Sarkel dan Empang sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik yang pernah terjadi.
Dalam petisi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat dan pemuda dari kedua wilayah berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat.
Adapun beberapa poin kesepakatan yang disepakati bersama antara lain mengakhiri segala bentuk keributan, tawuran, dan tindakan kekerasan antar kelompok pemuda Sarkel dan Empang.
Selain itu, masyarakat juga sepakat menjaga situasi keamanan agar tetap aman, damai, dan kondusif, serta tidak melakukan provokasi atau penyebaran isu yang dapat memicu konflik baru.
Seluruh pihak juga berkomitmen menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah dan dialog secara damai dengan menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan menghormati.
Kesepakatan tersebut juga menegaskan dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan.
Sebagai bentuk keseriusan, seluruh pihak yang menandatangani petisi juga menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku apabila melanggar kesepakatan yang telah disetujui bersama. (Sman)
