DOTNEWS.ID | BOLTARA – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., membuka sekaligus memimpin Rapat Konsolidasi Audit Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Manajemen Aset oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Senin (31/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Boltara tersebut digelar sebagai tindak lanjut surat Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terkait rencana pelaksanaan Audit Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara.
Dalam arahannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah tidak sekadar berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan aset, mulai dari pencatatan, pemanfaatan, pengamanan hingga pelaporan.
“Manajemen aset merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Bupati.
Minta OPD Kooperatif Berikan Data kepada Auditor
Bupati juga meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung proses audit dengan memberikan data dan informasi yang benar, lengkap, serta tepat waktu kepada tim auditor BPK-RI.
Menurutnya, kelengkapan data menjadi bagian penting untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan secara objektif dan menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kondisi pengelolaan aset pemerintah daerah.
Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh jajaran agar tidak mengabaikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya.
Ia menekankan bahwa setiap temuan pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara serius sehingga tidak kembali menjadi catatan yang sama pada pemeriksaan berikutnya.
Tiga Agenda Dibahas
Selain konsolidasi Audit Kinerja Pendahuluan BPK-RI, rapat tersebut juga membahas dua agenda penting lainnya, yakni Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRHP) LK Tahun 2025 serta Evaluasi Implementasi e-TPP dan Sidak ASN.
Pembahasan sejumlah agenda tersebut menunjukkan upaya Pemkab Boltara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, baik dari sisi pengelolaan keuangan dan aset daerah maupun kedisiplinan aparatur sipil negara.
Rapat turut dihadiri Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, kepala OPD, para kepala bagian, Direktur Utama RSUD/RS Pratama Bintauna, serta para camat se-Kabupaten Boltara.
Melalui konsolidasi tersebut, Pemkab Boltara mendorong seluruh perangkat daerah untuk semakin tertib dalam administrasi, responsif terhadap proses pemeriksaan, serta konsisten menindaklanjuti hasil evaluasi demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.(**)
