DOTNEWS.ID, BOLMUT – Pengawasan pembangunan, pencegahan penyimpangan dana desa, dan penguatan keamanan masyarakat menjadi pekerjaan penting yang disorot dalam kunjungan kerja Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Rabu (21/10/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Gedung Wanita, kawasan Pantai Batu Pinagut, itu dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Srikandi Jaga Desa, dan Asosiasi Linmas (Aslinmas) Kabupaten Bolmut.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP., menegaskan bahwa keberadaan organisasi tersebut harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengawal pembangunan desa agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pelantikan, menurut arah kebijakan yang disampaikan, bukanlah garis akhir. Justru setelah dikukuhkan, para pengurus dituntut membuktikan tanggung jawab melalui kerja nyata, pengawasan yang konsisten, serta komitmen menjaga kepentingan masyarakat.
Aditya menyambut baik kunjungan Plt. Kajati Sulut dan berharap sinergi pemerintah daerah dengan Kejaksaan semakin kuat. Pendampingan hukum bagi aparatur desa dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan serta terhindar dari kesalahan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Srikandi Jaga Desa Harus Berani Mengawal Pembangunan
Aditya menitipkan pesan khusus kepada Srikandi Jaga Desa agar tampil sebagai motor pemberdayaan perempuan sekaligus mitra dalam mengawasi pembangunan di tingkat desa.
Peran tersebut tidak cukup hanya mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial. Srikandi Jaga Desa juga diharapkan ikut memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, dan potensi penyimpangan bisa diantisipasi sejak dini.
Pengawasan yang kuat dibutuhkan agar pembangunan tidak sekadar terlihat berjalan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip, bukan sekadar slogan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Aslinmas Diharapkan Jadi Penguat Keamanan Desa
Pesan berikutnya ditujukan kepada Aslinmas. Aditya berharap organisasi ini menjalankan tugas secara bertanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat.
Sinergi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dengan koordinasi yang baik, Aslinmas diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan gangguan ketertiban serta menjaga stabilitas kehidupan masyarakat di desa.
Pengawasan pembangunan dan pemeliharaan keamanan menjadi dua aspek yang saling mendukung dalam mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, bertanggung jawab, dan berpihak kepada warga.
Kajati Sulut Tekankan Integritas dan Pencegahan Penyimpangan
Sementara itu, Plt. Kajati Sulut, Dr. Feri Tas, menekankan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Srikandi Jaga Desa, dan Linmas dalam menjaga integritas serta mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.
Kejaksaan berkomitmen mendukung pencegahan penyimpangan dana desa melalui edukasi dan pendampingan hukum.
Komitmen tersebut menegaskan pentingnya pendekatan preventif dalam pengelolaan anggaran desa. Aparatur tidak hanya dituntut mampu melaksanakan program, tetapi juga harus memahami aturan, menjaga integritas, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara benar.
Dengan keterlibatan berbagai unsur pengawasan, pembangunan desa diharapkan semakin terarah dan risiko penyimpangan dapat ditekan.
Pelantikan ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan Aslinmas di Boltara pun menjadi momentum untuk memperkuat tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, organisasi desa, dan aparat penegak hukum diharapkan bergerak searah dalam menjaga kualitas pembangunan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan organisasi tersebut tidak diukur dari seremoni pelantikan atau besarnya struktur kepengurusan. Ukurannya adalah sejauh mana mereka bekerja, menjalankan fungsi sesuai kewenangan, menjaga integritas, dan memberikan kontribusi nyata bagi desa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, unsur Forkopimda, Pengadilan Agama Boroko, perwakilan DPD Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara Nova Marlin Pali, S.E., perwakilan DPD Aslinmas Sulawesi Utara Adi Jaya, Plt. Ketua TP-PKK Boltara Ny. Moy Olivia Pontoh-Mamonto, anggota DPRD Boltara, Sekretaris Daerah Bomut dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS., Ketua Dharma Wanita Persatuan Boltara Ny. dr. Firlia Mokoginta Mokoagow, pimpinan OPD, para camat, lurah, sangadi, jajaran TP-PKK, insan pers, serta pengurus dan anggota organisasi yang dilantik.(**)
