DOTNEWS.ID | BOLMUT – Pengelolaan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menjadi sorotan dalam pemeriksaan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
Hal itu mengemuka dalam Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun 2025 hingga Semester I 2026, yang digelar Pemkab bersama Tim BPK Perwakilan Sulut di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Senin (28/9/2026).
Pertemuan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Bolmut, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS.
Dalam kesempatan itu, Jusnan menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola aset milik daerah agar lebih tertib, efektif, efisien dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami berterima kasih kepada Tim BPK. Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi kami untuk melakukan perbaikan tata kelola aset ke depan,” ujar Jusnan.
Ia secara khusus meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang disampaikan BPK.
“Kepada OPD terkait saya minta agar kooperatif dan menindaklanjuti setiap rekomendasi,” tegasnya.
Sementara itu, Tim BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memaparkan hasil sementara pemeriksaan, termasuk sejumlah poin yang dinilai perlu mendapat perhatian dan perbaikan dalam pengelolaan aset daerah.
Pemaparan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyamaan persepsi antara BPK dan pemerintah daerah sebelum langkah tindak lanjut dilakukan.
Pemkab berharap hasil pemeriksaan dapat menjadi pijakan untuk membenahi manajemen aset secara menyeluruh, mulai dari penataan administrasi hingga memastikan aset daerah dikelola sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi kepentingan publik.
Exit meeting ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Bolmut untuk menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, bukan berhenti pada pemenuhan administrasi semata.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala BPKPD, perwakilan BAPELITBANG, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.(**)
