DOTNEWS.ID | JAKARTA – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026).
Rakornas KKP 2026 mengusung tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan”. Forum nasional ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia.
Keikutsertaan Bupati Sirajudin Lasena menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mendukung agenda prioritas nasional, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan daerah agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi pangan, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Rakornas tersebut juga menjadi wadah sinkronisasi kebijakan dan penyusunan langkah strategis agar pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel di seluruh daerah.
Selain membahas percepatan implementasi program prioritas, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah turut memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, adaptif terhadap tantangan global, serta mampu mendukung target swasembada pangan nasional.
Bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memiliki wilayah pesisir dan sumber daya perikanan cukup besar, hasil Rakornas ini diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat berbagai program pengembangan sektor perikanan tangkap, budidaya, hingga pemberdayaan nelayan agar semakin produktif dan berdaya saing.
Rakornas KKP 2026 dihadiri jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, serta para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi dan langkah pemerintah pusat serta daerah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan yang modern, berkelanjutan, dan inklusif.(**)
