DOTNEWS.ID | BITUNG, – Demokrasi tidak tumbuh hanya dari bilik suara, tetapi juga dari informasi yang benar, pemahaman yang kuat, dan partisipasi masyarakat yang sadar akan hak-haknya.
Semangat inilah yang mengemuka dalam rapat pembahasan Nota Kesepahaman dan Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bitung di MID Caffee, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara penyelenggara pemilu, insan pers, organisasi media, dan kalangan akademisi dalam membangun ekosistem demokrasi yang terbuka, informatif, dan bertanggung jawab.
Hadir dalam kegiatan itu jajaran PWI Bitung, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bitung, serta perwakilan akademisi dari STBM dan STIE Petra Bitung.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperluas ruang komunikasi dan pertukaran gagasan demi meningkatkan kualitas informasi kepemiluan di tengah masyarakat.
Ketua KPU Kota Bitung, Deslie Sumampouw, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh undangan. Ia menjelaskan, pembahasan kerja sama tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan KPU RI dalam mempersiapkan pelaksanaan tahapan pemilu, di tengah rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
“Jadi, dalam rangka tersebut diupayakan merangkul semua stakeholder untuk bekerja sama, untuk memastikan jalannya demokrasi sesuai dengan cita-cita kita bersama,” jelas Sumampouw.
Menurutnya, sinergi dengan media massa dan kalangan akademisi memiliki arti penting dalam memperluas jangkauan informasi, membangun pemahaman publik, serta mendorong masyarakat agar semakin mengenal proses dan tahapan kepemiluan.
“Semoga ini menjadi kolaborasi yang baik antara KPU, media massa dan para akademisi yang ada di Kota Bitung,” kata Deslie.
Ia mengungkapkan, draf Nota Kesepahaman dan Kerja Sama tersebut telah diteruskan ke tingkat provinsi dan telah memperoleh konfirmasi.
Selanjutnya, dokumen itu diharapkan mendapatkan persetujuan KPU RI agar penandatanganan bersama dapat dilaksanakan bertepatan dengan peringatan HUT KPU pada 7 November 2026.
Di kesempatan yang sama, Ketua PWI Kota Bitung, Muaz Taizar Basalamah, didampingi Bendahara PWI Bitung, Yaser Baginda, serta Laode Ali Mardana dan Ferdinand Gioh, menyambut pembahasan tersebut sebagai peluang memperkuat peran pers dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat.
Muaz menegaskan, kerja sama ini diharapkan menjadi pintu terbuka bagi KPU dan insan pers untuk memperluas penyebaran informasi kepemiluan, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi.
“PWI selalu siap berperan melalui karya jurnalistik yang profesional, objektif, akurat dan berimbang, dengan tetap menjaga kemerdekaan pers serta kode etik jurnalistik. Semoga kerja sama ini memberikan manfaat bagi kedua lembaga dan masyarakat Kota Bitung,” kata Muaz.
Menurut Muaz, kolaborasi menempatkan pers bukan sekadar sebagai penyampai kabar, melainkan juga sebagai jembatan informasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat.
Sementara itu, kata Muaz, keterlibatan akademisi diharapkan memperkaya perspektif melalui pemikiran ilmiah dan pendidikan politik yang mencerahkan.
“Sebab, demokrasi yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar proses pemungutan suara. Kami memerlukan informasi yang dapat dipercaya, ruang publik yang terbuka, serta warga yang memahami hak dan tanggung jawabnya. Ketika penyelenggara pemilu, pers, dan akademisi berjalan beriringan, harapan akan demokrasi yang berkualitas menemukan jalannya menuju masyarakat,” pungkasnya. (Sman)
