DOTNEWS.ID | BOLTARA – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mendapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026. Tambahan anggaran tersebut menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Kebijakan tambahan DAU tersebut juga diarahkan untuk mendukung daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar memiliki ruang fiskal yang lebih memadai dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev., menyambut kebijakan tersebut dengan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat kepada Kabupaten Boltara.
“Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada daerah kami,” ujar Bupati.
Sirajudin juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Menteri Keuangan Republik Indonesia yang turut mendukung kebijakan tambahan DAU tersebut.
Menurutnya, tambahan DAU bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi menjadi instrumen penting untuk menjaga kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan prioritas, terutama terkait belanja pegawai dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Dengan adanya tambahan tersebut, Pemkab Boltara diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat dalam menjaga kesinambungan program pembangunan serta memenuhi kebutuhan daerah secara lebih optimal.
“Tambahan DAU ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan daerah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” kata Sirajudin.
Tambahan DAU 2026 ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan fiskal daerah, khususnya bagi kabupaten yang membutuhkan kapasitas anggaran lebih besar untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
Bagi Boltara, dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai dengan prioritas daerah.(**)
