DOTNEWS.ID | BITUNG – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menghadiri kegiatan Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 yang mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif” yang di laksanakan di PT Pelindo Terminal Petik Kemas (TPK) Bitung. Rabu, (25)02/2026).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Yulius Selvanus membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli.
Dalam sambutannya ditegaskan bahwa peringatan Bulan K3 Nasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi nasional untuk memperkuat komitmen dalam melindungi tenaga kerja Indonesia dan membangun dunia kerja yang aman, sehat, produktif, dan bermartabat.
Disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan lebih dari 110 juta pekerja yang tersebar di berbagai sektor usaha, mulai dari industri, konstruksi, pertambangan, transportasi, perkebunan, hingga sektor jasa dan ekonomi digital.
“Di balik angka tersebut, terdapat jutaan aktivitas kerja dengan tingkat risiko yang beragam, sehingga aspek K3 menjadi fondasi penting dalam perlindungan tenaga kerja dan peningkatan daya saing nasional,” katanya.
Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kinerja K3 nasional masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 319.224 kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan.
Angka tersebut bukan sekadar statistik melainkan mencerminkan penderitaan pekerja, hilangnya nyawa, terganggunya produktivitas perusahaan, serta beban sosial dan ekonomi yang besar.
“Setiap kecelakaan kerja adalah alarm keras bahwa masih terdapat celah dalam sistem kita, baik di tingkat korporasi maupun nasional. Kecelakaan bukan hanya kegagalan teknis, tetapi kegagalan sistem,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Pemerintah mengakui masih adanya tantangan struktural dalam pengelolaan K3 nasional, di antaranya belum meratanya kualitas layanan K3, pendekatan yang masih terfragmentasi antara pusat dan daerah, serta belum optimalnya pendekatan promotif dan preventif.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan penguatan sistem K3 nasional melalui penyempurnaan regulasi dan standar, peningkatan pelatihan dan sertifikasi, transformasi layanan K3 berbasis digital, penguatan integritas pelayanan, serta kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah.
Tema Bulan K3 Nasional 2026 menegaskan pentingnya membangun ekosistem K3 yang utuh dan berkelanjutan.
“Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha sebagai pelaksana dan inovator, pekerja sebagai subjek utama sekaligus mitra aktif, serta akademisi dan asosiasi profesi sebagai sumber keilmuan dan pengembangan kompetensi,” ujarnya.
Memasuki tahun 2026, agenda aksi K3 nasional difokuskan pada penyempurnaan regulasi, transformasi layanan dan pembinaan K3, penguatan peran Balai K3 Kemenaker di daerah, perluasan edukasi dan pembudayaan K3, penguatan pengawasan, serta peningkatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Pada akhirnya, K3 ditegaskan bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan nilai fundamental bahwa setiap pekerja berhak pulang ke rumah dengan selamat.
“Keselamatan dan produktivitas harus berjalan beriringan, sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” pungkasnya. (Sman)
