DOTNEWS.ID | MANADO – Polda Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan bahwa seluruh tindakan pengamanan dalam unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulut, Rabu (17/6/2026), telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Di sisi lain, kepolisian menyayangkan munculnya aksi anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas kantor dewan.
Aksi yang pada awalnya berlangsung tertib dan kondusif tersebut berubah memanas ketika sejumlah massa melakukan tindakan yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Kericuhan menyebabkan pagar besi gerbang Kantor DPRD Sulut mengalami kerusakan hingga sebagian roboh.
Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Alamsyah P. Hasibuan, menegaskan bahwa Polri menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari hak demokrasi. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan ketertiban dan keamanan bersama.
“Pada awal kegiatan, aksi penyampaian aspirasi berlangsung dengan baik. Namun situasi berubah ketika terjadi tindakan yang mengarah pada anarkisme, seperti merobohkan pagar kantor DPRD dan melakukan pelemparan ke arah area kantor,” ujar Alamsyah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan terkait isu nasional maupun daerah. Di antaranya menyangkut Koperasi Merah Putih, dugaan pelanggaran HAM, ketersediaan BBM subsidi, evaluasi layanan Trans Manado, publikasi draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga penolakan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh kampus.
Seiring meningkatnya eskalasi situasi, aparat kepolisian melakukan langkah-langkah pengendalian massa secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku. Petugas mengerahkan water cannon, gas air mata, serta formasi pengamanan guna mencegah kerusuhan meluas dan menjaga keamanan lingkungan sekitar.
“Seluruh tindakan yang dilakukan personel di lapangan telah melalui tahapan sesuai SOP. Prioritas kami adalah menjaga keamanan masyarakat, melindungi fasilitas publik, serta memastikan situasi kembali kondusif,” tegas Alamsyah.
Kericuhan akhirnya berhasil diredam sekitar pukul 18.30 Wita. Sejumlah peserta aksi sempat diamankan untuk kepentingan pendataan dan pengamanan, namun seluruhnya telah dipulangkan setelah situasi terkendali.
Polda Sulut berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus mengedepankan dialog dan penyampaian aspirasi secara damai, sehingga hak demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan keamanan, ketertiban, maupun fasilitas publik.(fer)
