DOTNEWS.ID | JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) I secara daring pada Jumat (7/8/2026).
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, dengan fokus utama pada kesiapan menghadapi verifikasi faktual Dewan Pers yang direncanakan awal 2027.
Verifikasi faktual Dewan Pers menjadi agenda krusial bagi PJS. Seluruh pengurus daerah diminta mempersiapkan kelengkapan dokumen dan kesiapan kantor.
Berdasarkan informasi dari DPP PJS, biaya perjalanan dan penginapan untuk perwakilan Dewan Pers akan mengikuti ketentuan dari Dewan Pers.
Sementara kebutuhan konsumsi dan operasional lainnya menjadi tanggung jawab PJS sesuai aturan yang berlaku.
Pendamping dari PJS dijadwalkan hadir dua hari sebelum pelaksanaan verifikasi. DPP PJS akan menyiapkan dokumen asli dan salinan yang telah diserahkan kepada Dewan Pers, serta memberikan daftar periksa persiapan bagi daerah.
Berdasarkan hasil pendaftaran dan revisi dokumen, PJS saat ini memiliki komposisi:
· 710 anggota dengan dokumen yang telah diserahkan dan direvisi
· 207 anggota telah memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW)
· 22 Dewan Pimpinan Daerah tersebar di seluruh Indonesia
Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PJS 2026 rencananya dilaksanakan awal Oktober. Sejumlah daerah telah mengonfirmasi kesiapan pelaksanaan, yakni:
Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Jawa Timur.
Sementara itu, Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat masih dalam tahap konfirmasi.
DPD yang akan melaksanakan UKW diminta segera menyusun proposal. DPP PJS menyatakan kesiapan menyediakan draf proposal sebagai acuan bersama.
Estimasi pelaksanaan dari LUKW Moestopo akan disampaikan melalui surat resmi.
Rapimnas I PJS 2026 dijadwalkan pada pertengahan Oktober. Agenda nasional ini akan dilaksanakan secara daring, dengan DPP PJS menggelar pertemuan secara luring bersama sejumlah DPD terdekat.
Seluruh jajaran diharapkan mempersiapkan diri mengikuti agenda tersebut.
DPP PJS memberikan penegasan bahwa pembentukan DPD, DPC, dan penerimaan anggota baru belum dapat dilakukan hingga adanya keputusan resmi melalui Pedoman Organisasi (PO). PO tersebut akan diputuskan dalam Rakernas PJS 2026.
“Mohon seluruh jajaran mengikuti satu komando dan ketentuan organisasi agar seluruh langkah PJS berjalan tertib, seragam, dan terarah,” demikian pernyataan resmi DPP PJS.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menyampaikan bahwa hasil Rakorsus ini menjadi informasi penting sekaligus bahan tindak lanjut bersama bagi seluruh jajaran PJS di daerah.
“Kita tidak sedang mengejar sekadar angka. Kita sedang membangun organisasi yang kuat, tertib, kompeten, dan siap mempertanggungjawabkan keberadaannya,” ujarnya.
Seluruh pengurus DPD dan DPC diminta memperkuat konsolidasi, merapikan administrasi, meningkatkan kompetensi, dan mempersiapkan diri menghadapi tahapan verifikasi Dewan Pers. (fer)
