SEKRETARIS Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dr Jusnan C Mokoginta MARS, bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan rapat koordinasi tentang format dan indikator penilaian kinerja daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN), Selasa (10/3/2026).
Diketahui kegitan ini berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.4–180 Tahun 2026. Dimana rapat evaluasi kinerja Program Strategis Nasional difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta standarisasi pelaporan melalui aplikasi E-Monev Bappenas.
“Tujuannya, memastikan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam mendukung visi Indonesia Maju 2045,” ungkap Sekda dalam arahannya saat meminpin Rakor.
Pada intinya lanjut dia, rapat koordinasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada pompinan perangkat daerah mengenai standar pelaporan dan evaluasi kinerja dalam menjalankan ProSN agar selaras dengan target pembangunan nasional.
Jusnan juga menegaskan pentingnya koordinasi antara pimpinan perangkat daerah, agar setiap program strategis daerah dapat tersinkronisasi dengan program provinsi maupun nasional.
“Jadi pelaksanaan laporan pelaksanaan ProSN akan menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang hasil evaluasinya dapat menjadi dasar pemberian penghargaan, sanksi, maupun insentif fiskal kepada daerah. Jadi data pengimputannya pun harus betul ril sesuai fakta di lapangan,” ujarnya.
Semetara itu di tempat yang sama, Kepala Bappelitbang Bolmut Aroman Talibo menambahkan, muatan Keputusan Menteri terkait format dan indikator laporan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pelaksanaan ProSN.
Pelaporan disepakati menggunakan aplikasi Siwasiat Kemendagri, dengan rencana integrasi sistem melalui e-Moneta untuk provinsi dan SIPD bagi kabupaten/kota, sehingga pemantauan target, risiko perencanaan, dan pembiayaan dapat dilakukan secara terpadu.
“Keikutsertaan jajaran Pemerintah Kabupaten Bolmut menunjukkan komitmen kuat daerah dalam mendukung ProSN serta memperkuat sinergi pusat dan daerah demi tercapainya pembangunan nasional yang efektif dan akuntabel,” tutup Aroman.(advetorial)
