DOTNEWS.ID | JAKARTA – Aliansi Perempuan Indonesia memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Aksi yang melibatkan sedikitnya 90 organisasi perempuan itu akan membawa sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat.
Perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia, Mutiara Ika Pratiwi, mengatakan hingga saat ini konsolidasi massa masih terus dilakukan. Namun, pihaknya memperkirakan ratusan perempuan dari berbagai latar belakang profesi dan kelompok ekonomi akan turut ambil bagian dalam demonstrasi tersebut.
“Aksi ini merupakan bentuk akumulasi keresahan masyarakat terhadap situasi ekonomi dan politik yang sedang dihadapi bangsa,” ujar Mutiara dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Massa aksi dijadwalkan melakukan long march dari kawasan Dukuh Atas menuju Istana Negara. Para peserta akan mengenakan pakaian berwarna merah muda dan membawa peralatan dapur sebagai simbol meningkatnya beban hidup masyarakat akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Dalam aksinya, Aliansi Perempuan Indonesia akan menyuarakan tiga tuntutan utama, yakni mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta memperluas lapangan pekerjaan.
Menurut Mutiara, kebijakan kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama perempuan dari kalangan pekerja dan buruh.
Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya menekan rumah tangga berpenghasilan rendah, tetapi juga berdampak pada kelompok pekerja rumah tangga (PRT) yang kehilangan pekerjaan akibat berkurangnya kemampuan ekonomi para pemberi kerja.
Selain persoalan ekonomi, massa aksi juga akan menyoroti berbagai janji pemerintah terkait perlindungan tenaga kerja yang hingga kini dinilai belum menunjukkan hasil nyata. Mereka menilai sejumlah kebijakan ketenagakerjaan, termasuk upaya mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK), belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan buruh.
Aliansi Perempuan Indonesia berharap pemerintah dapat merespons aspirasi yang disampaikan secara terbuka dan serius. Mereka juga mengajak masyarakat yang memiliki keresahan serupa untuk bergabung dalam aksi tersebut.
“Kami berharap suara rakyat didengar dan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman serta tanpa hambatan,” kata Mutiara.(tmp)
