DOTNEWS.ID | BOLTARA – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., menegaskan pentingnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang tertib, transparan, dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Kerja Evaluasi Pertanggungjawaban BOSP Tahap I Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boltara, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan evaluasi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memastikan penggunaan dana BOSP di seluruh sekolah dasar negeri berjalan sesuai ketentuan serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin Lasena mengingatkan seluruh kepala SD Negeri se-Boltara agar tidak mengabaikan aspek administrasi dan regulasi dalam pengelolaan dana BOSP. Menurutnya, pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara profesional karena berkaitan langsung dengan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
“Pengelolaan dana BOSP harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegas Bupati.
Tak hanya memberikan arahan, Bupati juga membuka ruang dialog bersama para kepala sekolah untuk mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah penggunaan user Kasda yang berkaitan dengan proses penyaluran dan pertanggungjawaban dana BOSP.
Dalam forum itu, Bupati bersama jajaran pemerintah daerah dan para kepala sekolah mencari solusi atas berbagai kendala teknis agar proses administrasi dan pencairan dana operasional sekolah tidak mengalami hambatan.
Bupati turut mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam setiap pergantian user Kasda. Kesalahan dalam proses pergantian user, kata dia, dapat berdampak pada lamanya pengurusan administrasi sehingga berpotensi menghambat pencairan dana dan pelaporan pertanggungjawaban di tingkat sekolah.
“Pergantian user baru harus benar-benar diperhatikan. Jika terjadi kesalahan, proses pengurusannya akan memakan waktu cukup lama dan tentu akan menjadi kendala dalam pencairan maupun pertanggungjawaban dana BOSP di sekolah,” ujarnya.
Ia berharap melalui kegiatan evaluasi ini, pengelolaan dana BOSP di seluruh satuan pendidikan di Boltara semakin akuntabel, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boltara, Kepala BKPSDM, Inspektur Daerah yang diwakili, Kepala BPKPD yang diwakili, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Cabang Bank SulutGo Boroko, serta para kepala SD Negeri se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.(**)
