DOTNEWS.ID | MANADO – Pengalaman diterpa badai opini dikasta paling bawah yakni Tidak Wajar (TW) dan Disclaimer, dari Badan Pemeriksana Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sulut, atas system pengeloaan keuangan dan administrasi, tak membuat Pemerintah Kabupaten Pemkab (Pemkab) Bolmong Utara (Bolmut), berputus asa disitu saja.
Perlahan namun pasti, hal itu pun menjadi motifasi bagi pemerintah daerah, untuk bangkit dari keterpurukan tersebut.
“Dari keterpurukan itu, membuat kami (pemkab, red) termotifasi untuk bangkit lebih baik lagi. Tak heran tancap gas pun, langsung kita lakukan untuk melakukan pembenahan atas system pengeloaan keuangan dan administrasi,” ujar Wakil Bupati Bolmut, Aditya Pontoh, usai menerima Hasil Laporan Keuangan (LHP) dari BPK-RI Perwakilan Sulut, Jumat (29/5/2026).
“Hasilnya tahun 2026 ini Pemkab Bolmut kembali mempertahan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kali,” sambungnya.
Capain ini lanjut Adit sapaan akrab Wabup, tentunya diraih atas adanya dukungan pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh masyarakat Bolmut. Begitu juga seluruh jajaran satun kerja perangkat daerah yang telah bekerja sesuai aturan yang berlaku.
“Tidak mudah untuk mendapatkan hasil opini dengan predikat WTP. Untuk itu, mewakil bapak Bupati Sirajudin Lasena, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai karena telah bekerja dengan baik,” ucapnya.
Dikatakannya, predikat tertinggi ini menggambarkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai aturan.
Banyak pembenahan yang dilakukan dengan ketat untuk mencapai peningkatan ini. Untuk itu dirinya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bolmut yang juga dengan serius melaksanakan pembenahan pengelolaan anggaran. Dukungan DPRD juga tidak kalah penting sehingga pemerintah daerah bisa melaksanakan pembangunan dan peningkatan kinerja dengan baik.
“Kami berharap prestasi ini akan tetap dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Perlu komitmen dan konsisten dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai aturan sehingga kinerja pemerintah juga berjalan dengan baik,” kuncinya.(rap)
