DOTNEWS.ID | MANADO – Peran perempuan dalam pembangunan desa mendapat perhatian serius dari Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev.
Hal itu disampaikan Sirajudin saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Srikandi Jaga Desa Provinsi Sulawesi Utara dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara masa bakti 2026–2032, yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Manado.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sirajudin memberikan apresiasi terhadap terbentuknya kepengurusan baru Srikandi Jaga Desa. Ia menilai keberadaan organisasi yang beranggotakan kaum perempuan desa tersebut dapat menjadi kekuatan baru dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
“Perempuan desa memiliki peran penting dalam pembangunan. Saya yakin Srikandi Jaga Desa akan menjadi motor penggerak untuk menguatkan fungsi BPD, mengawal dana desa, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa,” ujar Sirajudin.
Perempuan Desa Bukan Sekadar Pelengkap
Menurut Sirajudin, keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa tidak boleh dipandang sebatas sebagai pelengkap. Perempuan memiliki potensi besar untuk ikut mengawasi, memberikan gagasan, sekaligus mendorong program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Karena itu, kehadiran Srikandi Jaga Desa diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan di tingkat desa.
Srikandi Jaga Desa sendiri merupakan organisasi sayap dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang beranggotakan perempuan desa.
Organisasi tersebut memiliki peran dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Kawal Dana Desa dan Perkuat Fungsi BPD
Sirajudin berharap pengurus DPD dan DPC Srikandi Jaga Desa yang baru dikukuhkan tidak hanya menjalankan organisasi secara administratif, tetapi mampu menghadirkan kontribusi nyata di tengah masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara konstruktif dan sesuai ketentuan dapat membantu memastikan program pembangunan desa berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Saya berharap kepengurusan yang baru ini dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera di Provinsi Sulawesi Utara,” katanya.
Pengurus Srikandi Jaga Desa Dikukuhkan hingga 2032
Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi Srikandi Jaga Desa untuk memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Dengan kepengurusan masa bakti 2026–2032, organisasi ini diharapkan mampu membangun jaringan hingga tingkat kabupaten dan kota sekaligus meningkatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai agenda pembangunan desa.
Kehadiran Srikandi Jaga Desa juga diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat serta menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang semakin terbuka dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulut, para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulut, serta Ketua DPD APEKNAS Sulawesi Utara.
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan organisasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola serta pemberdayaan masyarakat desa menjadi agenda bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.(fer)
