DAERAH

Dua Ranperda Disetujui, Pemkot Bitung Siapkan Penataan Fasilitas Umum hingga Penyelamatan Arsip

×

Dua Ranperda Disetujui, Pemkot Bitung Siapkan Penataan Fasilitas Umum hingga Penyelamatan Arsip

Sebarkan artikel ini

DOTNEWS.ID | BITUNG – Pemerintah Kota Bitung bersama DPRD Kota Bitung menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Kedua regulasi tersebut mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Kearsipan.

Persetujuan bersama itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung ke-14 Masa Persidangan Pertama Tahun Ketiga Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, diwakili Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir. Ignatius Ruditerno, ST., MT., yang menyampaikan sambutan pemerintah daerah sekaligus menyatakan persetujuan terhadap kedua Ranperda tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota Bitung, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses pembahasan kedua Ranperda,” kata Rudy.

Ia juga menegaskan bahwa berbagai koreksi, saran, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pendapat akhir telah dicatat dan diperhatikan secara saksama oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat akan menjadi landasan pemerintah daerah dalam menata berbagai aspek kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Prioritas pelaksanaannya, kata Rudy, mencakup penataan ketertiban fasilitas umum, bangunan, lingkungan, lalu lintas dan jalan, serta ketertiban sosial.

“Pemerintah Kota Bitung berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan DPRD melalui langkah-langkah konkret di lapangan setelah regulasi tersebut resmi berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan mengatur sejumlah aspek penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.

Cakupannya meliputi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, pembinaan kearsipan, penyelenggaraan dan pengelolaan arsip, organisasi kearsipan, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana.

Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur pendanaan dan penyelamatan arsip, peran serta masyarakat, pemberian penghargaan, hingga pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan.

“Setelah seluruh tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan rampung dan tercapai kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kota Bitung menyatakan setuju agar kedua Ranperda ditetapkan menjadi Perda Kota Bitung,” kata dia.

Ia berharap kesepakatan tersebut tidak sekadar menjadi produk legislasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung.

“Persetujuan ini menjadi langkah bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan ketertiban masyarakat, serta membangun tata kelola kearsipan yang lebih tertata dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (Sman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *