DAERAH

Utang SMI dan Transfer Pusat Jadi Perhatian dalam Pembahasan RAPBD Bitung 2027

×

Utang SMI dan Transfer Pusat Jadi Perhatian dalam Pembahasan RAPBD Bitung 2027

Sebarkan artikel ini

BITUNG, – Pemerintah Kota Bitung menegaskan komitmennya untuk menyesuaikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan kebijakan transfer pemerintah pusat ke daerah.

Penyesuaian tersebut berdampak pada struktur pendapatan dan belanja, termasuk alokasi anggaran pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal itu disampaikan Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., melalui Sekretaris Daerah, Ir. Ignatius Rudy Theno, S.T., M.T., M.A.P dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Bitung Tahun Anggaran 2027, saat memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bitung.

Dalam penyampaiannya, Rudy menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan terhadap rancangan APBD 2027.

Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD demi menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terarah dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Kota Bitung, tetap memperhitungkan kewajiban pembayaran pokok utang dan bunga atas pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” katanya. Senin (16/11/2026).

Selain kewajiban tersebut, perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat ke daerah juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyusunan kembali postur pendapatan dan belanja daerah.

Rudy menjelaskan bahwa kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran, termasuk melakukan koreksi terhadap belanja pada masing-masing perangkat daerah.

“Dengan adanya perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat ke daerah, Pemerintah Kota Bitung perlu menyesuaikan kembali postur pendapatan dan belanja daerah sehingga berdampak pada terkoreksinya belanja pada satuan kerja perangkat daerah,” demikian inti penjelasan Wali Kota dalam forum tersebut.

Ia juga mengakui bahwa tanggapan yang disampaikan pemerintah daerah secara umum belum sepenuhnya menjawab seluruh pertanyaan dan pandangan yang diajukan fraksi-fraksi DPRD.

“Karena itu, Pemerintah Kota Bitung berharap pembahasan lanjutan dapat memberikan ruang bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyampaikan penjelasan secara lebih terperinci sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Kota Bitung,” ungkapnya.

Rudy menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan RAPBD harus berjalan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD.

Di akhir penyampaiannya, ia berharap seluruh rangkaian pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dituntaskan dengan baik, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung.

Rapat tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan APBD 2027, sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Pemerintah Kota Bitung berharap APBD 2027 tidak sekadar menjadi instrumen administrasi keuangan daerah, tetapi juga menjadi landasan nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Bitung,” pungkasnya. (Sman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *