BITUNG – Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, melalui Sekretaris Daerah, (Daerah ) Ir. Ignatius Rudy Theno, S.T., M.T., M.A.P secara terbuka menjelaskan alasan keterlambatan Pemerintah Kota Bitung dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Bitung.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung dengan agenda penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Rudy menegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah Kota Bitung, kata dia, perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan kehati-hatian, validitas, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah.
Menurutnya, perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat ke daerah serta peningkatan signifikan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi Kota Bitung pada 2027 menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menghitung kembali postur APBD.
“Penyesuaian ini merupakan langkah krusial dan strategis yang harus diambil Pemerintah Kota Bitung demi menjaga kehati-hatian, validitas serta akuntabilitas penganggaran daerah,” demikian penjelasan Rudy dalam rapat paripurna.
Ia mengungkapkan, peningkatan alokasi TKD memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menata kembali perencanaan pendapatan dan belanja agar lebih tepat sasaran.
Rudy juga menyebut kenaikan transfer tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap tata kelola keuangan Kota Bitung yang dinilai semakin akuntabel, transparan, serta mampu menyelaraskan program prioritas daerah dengan arah pembangunan nasional.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, tambahan anggaran tersebut harus menjadi amanah yang dikelola secara bertanggung jawab.
“Penambahan kapasitas fiskal ini bukanlah alasan untuk berpuas diri, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab besar yang harus dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bitung,” tegasnya.
Dalam gambaran umum rancangan APBD yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp759.376.241.738. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp729.981.624.822.
Untuk pembiayaan daerah, pemerintah menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp11.704.618.036 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp41.099.234.952.
Rudy berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 dapat berlanjut secara teknis melalui Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga meminta seluruh jajaran TAPD memberikan perhatian serius serta aktif mengikuti pembahasan bersama legislatif agar proses penetapan APBD berjalan lancar.
“Harapan kami, sinergi dan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif terus terjalin erat demi mewujudkan Kota Bitung yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Setelah mendengarkan penjelasan pemerintah kota, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bitung terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum fraksi menjadi bagian penting untuk menguji arah kebijakan anggaran, sekaligus memastikan setiap alokasi belanja daerah benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kota Bitung. (Sman)















