DOTNEWS.ID | BITUNG – Pemerintah Kota Bitung bergerak cepat merespons gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Melalui rapat koordinasi penanganan darurat bencana yang digelar secara virtual pada Kamis (2/4/2026) pukul 13.45 WITA di Merdeka Lounge, Pemkot Bitung memperkuat sinergi lintas sektor bersama pemerintah pusat.
Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Kepala Basarnas, serta Gubernur Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE menegaskan sejumlah langkah strategis tanggap darurat yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah terdampak.
“Salah satu langkah utama adalah menetapkan dan mempertahankan status tanggap darurat di wilayah kabupaten/kota terdampak, guna mempercepat penanganan di lapangan,” ujar Hengky.
Selain itu, kata Hengky, pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan Pos Komando Tanggap Darurat sebagai pusat koordinasi untuk pendataan dampak bencana, operasi pencarian dan pertolongan, serta penanganan pengungsi apabila diperlukan.
“Pemerintah juga menekankan pentingnya asesmen cepat terhadap kelayakan bangunan, khususnya fasilitas publik seperti perkantoran, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan. Asesmen ini akan dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum maupun dinas terkait di daerah,” katanya.
Kepada masyarakat, pemerintah mengimbau agar segera melaporkan kerusakan rumah disertai dokumentasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau aparat setempat seperti lurah dan kepala desa. Pendataan ini penting untuk menentukan besaran kerugian serta proses bantuan perbaikan.
“Dalam upaya penyelamatan, Basarnas bersama TNI dan Polri diminta mengoptimalkan operasi pencarian dan pertolongan bagi korban terdampak. Sementara itu, BNPB akan memberikan dukungan operasional sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Tak kalah penting, pemerintah daerah juga diminta segera melakukan pendataan kebutuhan logistik, baik makanan maupun non-makanan, guna memastikan penanganan pengungsi berjalan optimal.
“Langkah cepat dan terkoordinasi ini diharapkan mampu meminimalisir dampak bencana serta mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak gempa bumi di Sulawesi Utara,” pungkasnya. (*)
