DOTNEWS.ID | Bitung – Wakil Wali Kota Bitung, Randito Maringka, resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bitung Tahun 2025 di lantai empat Kantor Walikota. Kamis, (11/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Randito menyoroti tentang ketidakhadiran OPD pada Rakor tersebut.
Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi dan integrasi program lintas perangkat daerah untuk menekan angka kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Randito menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, melainkan seluruh OPD. Ia mengingatkan agar tidak ada perangkat daerah yang bekerja sendiri-sendiri.
“Kalau ingin memajukan Kota Bitung, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kolaborasi adalah kunci,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran seluruh program penanganan kemiskinan.
Menurutnya, pendataan yang akurat dan terverifikasi wajib dilakukan agar bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai bantuan diberikan tanpa pendataan yang jelas. Kita harus tahu siapa yang layak menerima,” ujarnya.
Dalam paparan data TKPK, Kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan disebut masih menghadapi persoalan mendasar seperti akses air bersih, penerangan listrik, dan jaringan internet.
Randito meminta perhatian khusus bagi dua wilayah tersebut agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan bagi warga kepulauan yang juga merupakan bagian dari Kota Bitung.
Terkait pemberdayaan ekonomi, Randito mendorong OPD untuk memperkuat sektor UMKM dan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa program pemberdayaan harus bersifat produktif.
“Masyarakat miskin harus dibantu agar mandiri, bukan hanya diberi bantuan sesaat,” katanya.
Randito juga mengingatkan pentingnya melibatkan para mitra pemerintah, baik BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta, dalam program pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha akan mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat.
Dalam rapat itu, Randito menyoroti persoalan pendataan penduduk, terutama di kecamatan-kecamatan dengan pertumbuhan perumahan yang sangat tinggi seperti Ranowulu dan Matuari.
Ia meminta OPD memastikan data penduduk asli dan pendatang benar-benar terverifikasi agar tidak terjadi bias dalam distribusi program pemerintah.
Selanjutnya, ia meminta Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan terhadap seluruh program penanganan kemiskinan.
Randito menilai evaluasi rutin sangat penting untuk menyesuaikan strategi berdasarkan capaian dan tantangan yang ditemukan di lapangan.
Di akhir sambutannya, Randito berharap Rakor TKPK 2025 menghasilkan langkah-langkah strategis yang dapat segera ditindaklanjuti.
“Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kota Bitung hadir untuk rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan. Hasil rapat ini akan saya laporkan langsung kepada Wali Kota,” pungkasnya. (Sman)
