DOTNEWS.ID | MANADO – Persoalan tambang rakyat kini menjadi perhatian serius pemerintah. Demikian disampaikan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus Komaling (YSK).
Menurut Gubernur, hal itu telah dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), khususnya terkait kesulitan masyarakat menjual hasil pertambangan mereka.
“Tadi pagi Forkopimda sudah rapat terkait pertambangan rakyat yang kesulitan menjual hasil pertambangan mereka. Untuk itu saya juga berdiskusi dengan Kakanwil Pegadaian Sulut untuk menjadi solusi,” jelas YSK.
Pihak Pegadaian Sulut pun menyatakan siap membantu. Emas milik masyarakat tetap bisa digadaikan selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami siap melayani masyarakat. Emas tetap bisa digadai selama jangka waktu empat bulan dan bisa diperpanjang, dengan catatan bukan barang hasil curian atau hasil kejahatan,” tegas Kakanwil.
Di sisi lain, Pemprov Sulut tengah menggodok Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Saat ini terdapat 6.300 hektare blok WPR yang kewenangannya telah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke provinsi.
Menurut YSK, regulasi tersebut akan mengatur pembentukan koperasi hingga mekanisme penjualan hasil tambang rakyat agar lebih tertib dan memiliki kepastian hukum.
“Saya pastikan itu semua sedang digodok dan nantinya akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
YSK juga menegaskan bahwa aktivitas tambang rakyat bukan hal baru.
“Sejak zaman Belanda tambang rakyat itu sudah berjalan sampai saat ini. Ada aturan dari kementerian dan sekarang sudah ada SK untuk WPR yang kami perjuangkan,” ungkapnya.
Ia pun meminta masyarakat bersabar menunggu proses regulasi tersebut rampung.
“Saya ajak masyarakat sabar karena saya pastikan negara akan hadir untuk masyarakat,” tandasnya.(dotu)
