DOTNEWS.ID | MANADO – Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di gelar.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, bertempat di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (12/5/2026).
Rakor tersebut merupakan upaya mewujudkan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan pemanfaatan ruang, dimana akan dilaksanakan program optimalisasi pemanfaatan tanah dan ruang untuk mendorong perekonomian daerah.
Adapun 9 paket program yang disiapkan pada pemerintah daerah, diantaranya integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian isu pertanahan dan tata ruang daerah, pengembangan serta pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut pula Bupati Bolmut menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang.
Turut hadir, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Kakanwil BPN Sulut, Sekretaris Daerah Prov. Sulut, para Bupati/walikota, serta kepala pertanahan se-Sulut.(***)
