DOTNEWS.ID | BOLMONG – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan taat asas hukum, Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Audiensi dan Klinik Hukum bertajuk “Mitigasi Risiko Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow ini dilangsungkan di Rumah Jabatan Bupati pada Senin (11/5/2026).
Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu, Tasjrifin Muljana Abdul H., S.H., M.H. Kehadiran Kajari turut didampingi oleh jajaran pejabat utama Kejari Kotamobagu, di antaranya Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Andhika Esra Awoah, S.H., Kepala Seksi Intelijen Julian Carles Rotinsulu, S.H., serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Kotamobagu di Dumoga, Prima Poluakan, S.H., M.H.
Selain menjadi forum diskusi dan konsultasi hukum bagi aparatur pemerintah daerah, salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah penyerahan dokumen Legal Opinion (Pendapat Hukum). Dokumen yang memuat kajian hukum tentang Kebijakan Pembangunan Fisik Gerai dan Pergudangan Koperasi Merah Putih tersebut diserahkan secara langsung oleh pihak Kejari Kotamobagu kepada Pemkab Bolaang Mongondow.
Adanya Legal Opinion ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan pijakan hukum yang kuat bagi Pemkab Bolmong dalam melaksanakan program pembangunan fisik, sehingga terhindar dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
Kegiatan audiensi dan klinik hukum ini berlangsung interaktif dan dihadiri oleh jajaran petinggi birokrasi di lingkungan Pemkab Bolaang Mongondow. Turut hadir mendampingi Bupati dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Daerah, Asisten I, II, dan III Sekretariat Daerah (Setda), para Kepala Dinas dan Kepala Badan beserta para Sekretaris, serta para Kepala Bagian di lingkup Setda dan Sekretariat DPRD (Setwan).
Melalui sinergi antara Pemkab Bolaang Mongondow dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu, diharapkan ke depannya penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat berjalan semakin optimal, transparan, dan akuntabel.(mel)
