DOTNEWS.ID | BITUNG — Ketua PWI Provinsi Sulawesi Utara, Sintya Nidya Christin Bojoh, angkat bicara terkait isu dugaan pemerasan berkedok proposal kegiatan yang diduga dilakukan oknum wartawan dengan mengatasnamakan Wartawan TNI-Polri.
Sintya menegaskan, dirinya tidak membenarkan praktik tersebut, terlebih jika seorang wartawan menggunakan nama institusi tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Kalau itu terjadi, saya tidak membenarkan. Apalagi kalau mengatasnamakan instansi terkait untuk kepentingan mereka sendiri,” tegas Sintya saat hadir di kegiatan Kajati Sulut Cup di Gedung GOR Manembo-nembo. Jumat, (11/9/2026).
Menurut dia, profesi wartawan memiliki aturan dan kode etik yang harus dipatuhi. Karena itu, setiap wartawan wajib menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab jurnalistik, bukan memanfaatkan profesi untuk melakukan tekanan kepada pihak lain.
Sintya juga menegaskan, apabila oknum tersebut merupakan anggota PWI, organisasi akan mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. Namun, jika bukan anggota PWI, persoalan tersebut dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Kalau dia anggota PWI, tentunya akan kami tindak sesuai aturan organisasi. Kalau bukan anggota PWI, silakan dilaporkan ke Polres Kota,” ujarnya.
Ia menilai penggunaan nama institusi TNI maupun Polri untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
“Sekali lagi, saya tidak membenarkan ada wartawan yang melakukan pemerasan, apalagi membawa nama instansi terkait demi kepentingan mereka sendiri,” katanya.
Sintya berharap seluruh wartawan, khususnya anggota PWI, tetap menjaga marwah profesi dengan bekerja secara profesional dan menjalankan tugas sesuai jabatan serta fungsi jurnalistik.
“Jalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan fungsinya,” pungkasnya. (Sman)
