JAKARTA, dotnews.id – Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran secara selektif, agar roda perekonomian di akar rumput tetap berputar. Demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani menyikapi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor pariwisata yang terjadi di Bali dalam beberapa waktu terakhir.
“Mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran secara selektif penting. Pastinya efisiensi baik, namun tetap juga harus mendukung ekonomi kerakyatan. Sektor seperti MICE yang memiliki multiplayer effect tinggi tidak bisa disamakan dengan sektor belanja birokrasi biasa,” tutur Puan dalam siaran pers, Jumat (13/6/2025), dilansir kompas.com.
PHK yang terjadi di Bali belakangan ini menurut dia, menandakan rapuhnya struktur ketenagakerjaan nasional, khususnya di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor tertentu.
“PHK yang kini merambah dari sektor manufaktur ke sektor pariwisata menunjukkan ketidaksiapan sistem ketenagakerjaan nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi. Bahkan daerah seperti Bali yang selama ini menjadi ikon pariwisata Indonesia, terkesan dibiarkan menghadapi krisis ini sendirian,” tukasnya.
Lanjutnya, pemerintah mesti segera bertindak nyata untuk mengantisipasi terjadinya badai PHK yang lebih besar lagi di Pulau Dewata. Sebab, bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik karena industri yang melemah maupun menurunnya daya beli masyarakat akibat ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.
“Jangan menganggap gelombang PHK di Bali yang semakin melebar hanya sebagai kasus sporadis. Badai PHK terjadi karena adanya sebab-akibat. Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini,” ujar Puan.
Dikatakan hingga saat ini belum terlihat mekanisme konkret dan terukur dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk merespons PHK massal yang semakin meluas.
“Termasuk belum ada skema pelatihan ulang (reskilling) yang siap dijalankan dan dukungan bagi pekerja yang di-PHK lalu memutuskan menjadi wirausaha kecil maupun pekerja di sektor informal,” sebutnya.
Diketahui sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan Bali mencatat sekitar 100 laporan PHK sepanjang 2025, seluruhnya terjadi di Kabupaten Badung dan menyasar pekerja sektor pariwisata. PHK ini dikaitkan dengan turunnya kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang biasanya diselenggarakan instansi pemerintah.
Sementara Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut kajian sedang dilakukan terkait hal ini.
“Mengenai PHK, kami sedang mengkaji,” ujar Widiyanti.
Menpar menyadari tren penurunan okupansi di sektor pariwisata dalam beberapa bulan terakhir yang dipicu oleh penghematan anggaran pemerintah. Namun, ia merujuk kebijakan baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel dan restoran. Untuk mendorong pemulihan pariwisata sebelum sektor MICE kembali normal, pemerintah memberikan insentif perjalanan yang mencakup diskon tiket pesawat, kereta, kapal, dan tarif jalan tol.
“Harusnya itu akan memperbaiki perjalanan wisatawan ke Bali, mudah-mudahan kita lihat bahwa keadaan akan membaik, sehingga orang-orang dirumahkan bisa kembali.(**)
