DOTNEWS.ID | BITUNG – Menjaga keamanan dan stabilitas daerah tidak cukup hanya mengandalkan aparat keamanan. Pemerintah membutuhkan kepekaan masyarakat, komunikasi lintas wilayah, serta kemampuan mendeteksi persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan sosial.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan konsolidasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bitung bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat Kecamatan Lembeh Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung PKK Kantor Kecamatan Lembeh Utara itu dipimpin Ketua FKDM Kota Bitung, Olha Dotulong Banua, serta dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bitung, Forsman Dandel, S.Sos., Camat Lembeh Utara Charles Tumewu, S.Sos., Sekretaris FKDM Royke Yansen Tangkere, anggota FKDM Wolter Lense, para lurah, kepala lingkungan, ASN, dan unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Forsman Dandel menegaskan bahwa FKDM memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pimpinan daerah. Ia bahkan mengibaratkan forum tersebut sebagai mata dan telinga Wali Kota Bitung dalam menyerap berbagai informasi serta aspirasi dari lapangan.
“FKDM ini kalau orang Jawa bilang, mata dan telinganya Pak Wali. Mereka nantinya banyak turun ke lapangan, bertemu masyarakat, dan menyerap berbagai hal yang menjadi kebutuhan maupun persoalan masyarakat,” ungkap Forsman.
Menurutnya, FKDM yang dibentuk melalui keputusan Wali Kota memiliki ruang koordinasi untuk menyampaikan berbagai temuan dan aspirasi kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun Sekretaris Daerah.
Forsman menjelaskan, keberadaan FKDM bukan untuk mengabaikan mekanisme birokrasi, melainkan memperkuat komunikasi dan menyinkronkan program pemerintah dari tingkat kota hingga kecamatan dan kelurahan. Sebaliknya, aspirasi masyarakat dari tingkat bawah juga harus memperoleh perhatian pemerintah daerah.
Ia mengharapkan seluruh unsur pemerintahan di Lembeh Utara membangun kerja sama yang solid dengan pengurus FKDM. Dengan demikian, informasi mengenai persoalan masyarakat, potensi gangguan keamanan, hingga kebutuhan pelayanan publik dapat tersampaikan secara cepat dan tepat.
Selain menyoroti kewaspadaan dini, Forsman juga mengingatkan para lurah dan kepala lingkungan agar memperhatikan kebersihan saluran air serta mengantisipasi potensi genangan ketika hujan deras.
“Kepala lingkungan merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, apabila ada kegiatan membersihkan saluran atau got, mari dilakukan sejak dini agar air tidak meluap dan menggenangi rumah warga,” tegasnya.
Forsman turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi di kantor kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, aparatur pemerintah harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat yang mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan kepastian pelayanan.
“Tugas kita melayani masyarakat. Kita adalah pelayan masyarakat. Kalau masyarakat sedang menyampaikan keluhan dengan emosi, jangan ikut terpancing. Tugas kita memberikan pelayanan terbaik dan menyenangkan hati masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta lurah mengatur sistem pelayanan dan menyiapkan operator maupun staf administrasi agar kebutuhan dokumen masyarakat tidak terhambat hanya karena persoalan teknis atau keberadaan pejabat yang sedang menjalankan tugas di luar kantor.
Sementara itu, Ketua FKDM Kota Bitung, Olha Dotulong Banua, menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas FKDM bertumpu pada empat fungsi utama, yakni menghimpun informasi dari masyarakat, melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan gangguan, mengoordinasikan temuan dengan pihak terkait, serta memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.
Olha menegaskan, seluruh fungsi tersebut membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, dan masyarakat.
“FKDM tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan pemerintah kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, serta masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berkembang di wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Ia memastikan FKDM Kota Bitung berkomitmen menjalankan amanah Pemerintah Kota Bitung melalui koordinasi, komunikasi, dan kerja sama lintas sektor.
Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan dialog interaktif. Para peserta memperoleh kesempatan menyampaikan berbagai masukan, informasi, dan aspirasi mengenai kondisi wilayah masing-masing.
Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi FKDM kepada Pemerintah Kota Bitung untuk memperkuat sistem kewaspadaan dini di berbagai wilayah.
Melalui konsolidasi di Kecamatan Lembeh Utara, FKDM Kota Bitung berharap hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat. Deteksi dini yang berjalan efektif diharapkan mampu mencegah persoalan berkembang menjadi gangguan keamanan, konflik sosial, maupun masalah kemasyarakatan yang lebih luas.
Sebab, menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan Kota Bitung bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, melainkan membutuhkan kepedulian serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. (Sman)
