DOTNEWS.ID | BITUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung meraih kemenangan dalam perkara sengketa tata usaha negara terkait persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado menolak seluruh gugatan warga negara dalam perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Kamis (12/11/2026). Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya serta membebankan biaya perkara sebesar Rp836.000 kepada pihak penggugat.
Sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim turut mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat II Intervensi. Namun, seluruh eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima.
Dengan demikian, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara hingga akhirnya memutuskan menolak seluruh tuntutan para penggugat.
Perkara ini berawal dari gugatan sejumlah warga negara yang mempersoalkan tindakan Pemerintah Kota Bitung berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara. Para penggugat menempuh jalur hukum melalui PTUN Manado untuk menguji keputusan dan tindakan pemerintah daerah yang menjadi objek sengketa.
Menanggapi putusan tersebut, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung, Budi Kristiarso, SH., MH., menyampaikan apresiasi terhadap keputusan majelis hakim. Ia menilai putusan tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan dan tindakan Pemkot Bitung telah melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami bersyukur dan menghargai putusan majelis hakim PTUN Manado. Putusan ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bitung dalam mengambil kebijakan selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan,” ujar Budi.
Ia menegaskan, Pemkot Bitung tetap menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan keberatan maupun menempuh jalur hukum apabila merasa kepentingannya dirugikan.
Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen menjaga kepatuhan terhadap hukum sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam setiap kebijakan yang diambil.
Budi juga menyampaikan bahwa Pemkot Bitung masih menunggu salinan lengkap putusan untuk mempelajari secara menyeluruh pertimbangan hukum majelis hakim serta mengikuti perkembangan proses hukum berikutnya.
Meski demikian, kemenangan Pemkot Bitung dalam perkara ini belum menjadi akhir dari proses hukum. Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht, sehingga para pihak masih memiliki hak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, salinan lengkap putusan belum tersedia. Karena itu, pertimbangan hukum majelis hakim secara terperinci masih menunggu dokumen resmi pengadilan. (Sman).
