DOTNEWS.ID | BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar forum diskusi krusial bersama manajemen PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM) dan perwakilan masyarakat lingkar tambang. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, SE, M.Si, didampingi Wakil Bupati Dony Lumenta, berlangsung di Ruang Rapat Bupati pada Kamis (23/04).
Diskusi ini bertujuan untuk menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi daerah, guna memastikan kehadiran investasi memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan.
Salah satu poin krusial yang disepakati adalah penanganan serius terhadap masalah banjir di Desa Bakan. Pemkab Bolmong dan PT JRBM sepakat untuk membentuk tim gabungan guna melakukan analisa mendalam mengenai penyebab banjir serta menentukan langkah penanganan teknis.
Untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran, Rencana Program CSR PT JRBM tahun 2026 akan dikonsultasikan secara kolektif ke Kementerian ESDM. Langkah ini diambil untuk menjamin keselarasan antara Peraturan Kementerian dengan Peraturan Daerah (Perda) Bolmong terkait TJSL Badan Usaha.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah menegaskan aturan ketat bagi kontraktor baru yang bermitra dengan PT JRBM. Seluruh kontraktor diwajibkan melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bolmong serta wajib memenuhi hak perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, forum ini menelurkan kesepakatan strategis di sektor pemberdayaan ekonomi melalui kerja sama antara PT JRBM dengan Perusahaan Daerah (PD) Gadasera. Fokus kerja sama ini adalah pengembangan UMKM lokal dari hulu ke hilir dengan beberapa produk unggulan, yaitu: Cocomesh (Jaring Sabut Kelapa), Pupuk Organik, Budidaya Kelapa Genja dan Produk Kemasan Ikan Teri.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimca, termasuk Kapolsek dan Danramil Lolayan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta para Kepala Dinas terkait (PUPR, Lingkungan Hidup, Disnaker, Perdagangan & ESDM).
Turut hadir pula para Sangadi (Kepala Desa) dan Ketua BPD dari wilayah lingkar tambang, meliputi Desa Bakan, Lolayan, Mopusi, dan Matali Baru, sebagai bentuk representasi langsung dari aspirasi masyarakat setempat.
Melalui forum diskusi ini, diharapkan hubungan antara pihak korporasi, pemerintah, dan masyarakat tetap harmonis dengan mengedepankan prinsip transparansi serta kesejahteraan bersama.(mel)
