BOLMUT,dotNews.id – Akan bergulirnya sejumlah lelang proyek infrastruktur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut, diharapkan tak meruncing pada penyimpangan. Atas dasar itu, perlu adanya pengawasan ekstra ketat kepada para pengguna anggaran sehingga terhindar dari hal-hal yang nantinya dapat merugikan uang negara.
Hal ini sebagaiman disampaikan sejumlah pemerhati Bolmut, ketika berbincang dengan awak media ini Minggu (30/01/22). Mereka mewanti-wanti agar pengelolaan anggaran yang terpos pada proyek fisik dan non fisik jangan sampai ada yang main mata, dalam meloloskan paket proyek ke pihak ketiga. “Sedini mungkin, kami meminta kepada SKPD, pada setiap tahapan lelang atau tender proyek harus berjalan sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Arifin Bolota, salah satu pemerhati Bolmut.
Di tempat terpisah, Bupati Bolmut Drs Hi Depri Pontoh mengatakan, langkah antisipasi ini pun sudah diwacanakan ketika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bolmut tahun 2022 diketuk melalui Paripurna DPRD. “Tentunya ini adalah sebuah tanggungjawab kami untuk turut mengawasi proses penggunaan anggaran yang telah ditetapkan ini. Dimana dalam pengawasannya kami berharap agar pihak pengguna dapat memanfaatkan anggaran tersebut sebaik mungkin sesuai aturan yang berlaku,” tutur Depri.
Dia mewaring kepada pihak instansi-instansi yang memiliki pos anggaran untuk proyek, baik fisik dan non fisik, agar tekhnis pelelangan atau tahapan tendernya harus berdasarkan prosedural yang berlaku. “Proses tendernya tentu harus sesuai aturan dan mekanisme yang sebenarnya, agar tidak terjadi penyimpangan atau dugaan-dugaan lainnya, terhadap proyek yang ditenderkan oleh instansi bersangkutan. Maka pengawasan ektsra ketat disini yang akan saya lakukan bersama bapak Wakil Bupati,” tutup Depri.
(rap/sir)
