PEMERINTAH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) terus bergerak memperjuangkan keberlanjutan fiskal daerah di tengah tantangan kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja pegawai.
Komitmen tersebut ditunjukkan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolaang Mongondow Utara, Mohammad Aditya Pontoh, S.IP., melalui audiensi bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.S.
Pertemuan strategis ini menjadi ruang koordinasi sekaligus upaya pemerintah daerah untuk membahas sejumlah persoalan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, terutama menyangkut kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan mekanisme pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam audiensi tersebut, pembahasan difokuskan pada kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat serta skema pembiayaan PPPK, khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Isu ini menjadi perhatian serius Pemkab Bolmut. Pasalnya, kebijakan TKD memiliki pengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan, menjalankan roda pemerintahan, hingga memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kebutuhan memastikan pembiayaan PPPK dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengganggu keseimbangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, audiensi dengan jajaran Kemendagri menjadi langkah penting untuk memperoleh kejelasan arah kebijakan, menyamakan persepsi, sekaligus membahas alternatif solusi terhadap tantangan pembiayaan yang dihadapi pemerintah daerah.
Bagi Pemkab Bolmut, menjaga kesehatan fiskal bukan sekadar persoalan keseimbangan angka dalam APBD. Lebih dari itu, stabilitas keuangan daerah merupakan fondasi penting agar program pembangunan, pelayanan pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan masyarakat tetap berjalan secara optimal.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Bolmut berharap terbangun keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam merumuskan skema pengelolaan keuangan yang lebih proporsional, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen kepemimpinan Mohammad Aditya Pontoh dalam mengawal kepentingan fiskal daerah, agar keterbatasan ruang anggaran tidak menjadi penghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Dalam audiensi tersebut, Plt. Bupati Bolmut turut didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Nul Hakim, S.Sos., M.Si.; Kepala Bappelitbang, Aroman Talibo, S.Pt.; Kepala Dinas Kesehatan, Sofyan Mokoginta, SKM.; serta Kepala Bagian Hukum, Haris Bangko, S.H.(advetorial)
