DOTNEWS.ID | BITUNG, — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Duasudara Kota Bitung tidak sekadar bicara kinerja, mereka membuktikannya. Tiga tahun berturut-turut, dari 2023 hingga 2025, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil dipertahankan dari Kantor Akuntan Publik Abdul Muntalib dan Yunus.
Capaian ini bukan angka di atas kertas. Ini adalah sinyal keras bahwa tata kelola keuangan Perumda Duasudara berjalan di jalur yang benar transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik yang merusak kepercayaan publik.
Hasil audit tersebut diterima langsung oleh Dewan Pengawas, Jeffry Wowiling, di Yogyakarta pada 12 Maret 2026, didampingi jajaran manajemen.
Jeffry tidak menutup-nutupi makna capaian ini. Ia menegaskan, mempertahankan opini WTP selama tiga tahun bukan perkara mudah dibutuhkan disiplin, integritas, dan kerja kolektif yang konsisten.
“Ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja serius seluruh jajaran dalam menjaga tata kelola perusahaan tetap bersih dan profesional,” tegasnya. Rabu, (22/04/2026).
Di tengah sorotan publik terhadap kinerja sejumlah BUMD di berbagai daerah, Perumda Duasudara justru tampil dengan bukti konkret. Tidak ada ruang untuk sekadar klaim—yang ada adalah hasil audit independen yang berbicara.
Lebih jauh, Jeffry menekankan bahwa capaian ini harus menjadi tekanan moral bagi seluruh jajaran untuk tidak lengah.
“WTP harus dipertahankan. Pelayanan kepada masyarakat harus terus meningkat, bukan stagnan,” ujarnya.
Opini WTP sendiri merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan. Artinya, laporan disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi tanpa celah material yang meragukan.
Dengan capaian ini, Perumda Air Minum Duasudara mengirim pesan jelas kepada publik dan pemangku kepentingan: kepercayaan tidak diminta, tetapi dibangun melalui kinerja yang terukur dan dapat diuji.
Bagi Pemerintah Kota Bitung, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa BUMD bisa dikelola secara sehat jika diawasi dengan serius dan dijalankan dengan komitmen.
Lebih dari sekadar prestasi, raihan WTP tiga tahun berturut-turut ini menjadi tolok ukur—bahwa perusahaan daerah tidak boleh lagi berlindung di balik status, tetapi harus berdiri dengan kinerja nyata. (Sman)
