DOTNEWS.ID | BOLTARA — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) memperkuat strategi menghadapi tekanan ekonomi daerah dengan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026.
Forum strategis yang berlangsung di Auditorium Lantai III Kantor Bupati Boltara, Selasa (8/9/2026), menjadi momentum untuk menyatukan langkah pemerintah daerah, lembaga keuangan, aparat penegak hukum, hingga sektor perbankan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi transaksi pemerintah daerah.
HLM tersebut mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi & Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi & Peningkatan PAD melalui Digitalisasi Transaksi Pembayaran di Boltara.”
Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev. menegaskan, pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi. Setiap kebijakan harus memiliki dampak nyata terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kerja bersama yang terarah, terukur, serta berkelanjutan.
Terlebih, Boltara merupakan salah satu daerah yang perlu mewaspadai dampak El Niño yang berpotensi memengaruhi sektor pangan, ketersediaan air, produksi pertanian hingga stabilitas harga komoditas.
“Setiap kebijakan yang diimplementasikan harus dijaga keberlangsungannya. Kita tidak boleh berhenti di forum ini. Semua program pengendalian inflasi dan digitalisasi transaksi harus dikawal, dievaluasi, dan dipastikan manfaatnya sampai langsung ke masyarakat,” tegas Bupati.
Bukan Sekadar Kendalikan Harga
Bagi Pemkab Boltara, pengendalian inflasi tidak hanya berbicara mengenai menjaga harga barang tetap stabil. Kebijakan tersebut juga berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli di tengah berbagai tekanan ekonomi.
Karena itu, koordinasi TPID diarahkan untuk memastikan langkah antisipasi terhadap potensi gejolak harga dapat dilakukan lebih cepat, khususnya pada komoditas strategis yang rentan terdampak perubahan cuaca dan kondisi pasokan.
Di sisi lain, penguatan TP2DD diarahkan untuk mendorong semakin luasnya penggunaan transaksi pembayaran secara digital dalam aktivitas pemerintah daerah.
Digitalisasi diharapkan tidak hanya membuat transaksi lebih cepat dan efisien, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus membuka ruang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sinergi Lintas Sektor Diperkuat
Bupati menekankan bahwa keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada konsistensi seluruh pihak dalam mengawal program yang telah disepakati.
Pemkab Boltara berharap HLM TPID dan TP2DD dapat memperkuat koordinasi antarlembaga sehingga agenda pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan digitalisasi transaksi daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Forum ini harus menghasilkan langkah konkret. Koordinasi harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat,” menjadi semangat utama pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan program tersebut.
HLM ini turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran, Manajer PEPK dan LMS Kantor OJK Provinsi SulutGo, Pimpinan Cabang Bulog Bolmong, unsur Kejaksaan Negeri dan Polres, anggota DPRD Boltara, Kepala BPS, pimpinan perbankan, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.
Melalui forum tersebut, Pemkab Boltara menegaskan bahwa stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan digitalisasi PAD merupakan tiga agenda yang harus berjalan beriringan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan 2026.(**)
